Respon Aduan Nelayan Bakit Soal KIP PT Timah, DPRD Babel Turun Lapangan

BANGKA BARAT, lintasbabel.id - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), merespon cepat pengaduan nelayan Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat (Babar), yang mengaku mata pencaharian mereka terganggu, akibat adanya aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) di kawasan Perairan Bakit dan Teluk Kelabat Dalam.

Komisi II DPRD yang dikomandoi oleh Adet Mastur, SH, MH, memediasi para nelayan dengan PT. Timah yang dihadiri langsung General Manager PT. Timah wilayah operasi Bangka Belitung, Robertus Bambang Susilo beserta Camat Parittiga, Madrisa, di sebuah rumah makan di kawasan Desa Bakit, Senin (20/12/2021).

Baca Juga

Fasilitasi Mahasiswa, Herman Suhadi Kirim Surat Resmi ke Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Babel

"Kehadiran kami di Desa Bakit ini untuk mendengarkan aspirasi dari para nelayan dan keterangan PT. Timah. Sekaligus sebagai tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan kelompok nelayan ke DPRD beberapa waktu yang lalu," kata Adet membuka dialog.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD ini melanjutkan, ada beberapa kelompok nelayan di desa Bakit yang membutuhkan perhatian. Pro kontra kehadiran kapal isap produksi di wilayah penambangan PT. Timah di Teluk Kelabat, kata Adet, perlu diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

"Pro dan kontra ini saya anggap tidak telalu signifikan, pada dasarnya PT. Timah siap membantu para nelayan yang terdampak. Tergantung permintaan maupun pengajuan program usaha oleh para nelayan kepada PT. Timah. Itu bentuk usaha yang diberikan oleh PT. Timah kepada nelayan, tinggal nelayan dan PT. Timah untuk bertemu," Ujar Adet.

Baca Juga

Ketua DPRD Herman Suhadi Ikuti FGD Verifikasi Tahap III PPD 2022

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Babel, Heryawandi, SE menambahkan, bahwa mediasi yang dilakukan oleh komisi II ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan mencari solusi bersama agar tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai.

"Hadirnya Pt. Timah dan beroperasi tentunya juga untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi II hadir disini bukan untuk menyalahkan, tapi bagaimana untuk bisa duduk bersama. Kalau soal dampak laut jangka panjang memang perlu dipikirkan. Apa yang dirasakan nelayan yang merasa tidak adil ini justru bisa memunculkan hal negatif yang besar. Bukan cuma ekonomi, tapi juga perasaan," kata Heryawandi.
 

Editor : Muri Setiawan