Gara-gara Omicron, Penantian 2 Tahun Jemaah Umrah Indonesia Pupus

JAKARTA, lintasbabel.id - Jemaah umrah Indonesia harus kembali menelan pil pahit. Pasalnya, izin ibadah umrah bagi jemaah Indonesia yang diberikan Arab Saudi setelah dua tahun menanti, harus kembali ditunda karena kemunculan varian baru covid 19 bernama Omicron.
Hal itu membuat kecewa agen jemaat dan agen travel, yang sudah menunggu keberangkatan perdana jemaah umrah Indonesia, yang dijadwalkan mulai dilakukan pada 23 Desember 2021.
Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi akhirnya memberi izin bagi jemaah Indonesia untuk melaksanakan Ibadah Umrah, dengan pemberangkatan perdana pada 23 Desember 2021.
Namun, pemerintah Arab Saudi kemudian menunda keputusan tersebut, karena melihat perkembangan virus Covid-19 varian Omicron yang telah mewabah di sejumlah negara. Keputusan tersebut membuat jemaah dan agen travel umrah kecewa, karena dinilai mendadak dan dilakukan sepihak.
Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaky Zakaria Anshary mengatakan, tentunya pembatalan keberangkatan umrah ini menimbulkan kerugian bagi jemaah dan agen travel umrah.
"Ini variatif tentunya, maksudnya kerugian seperti ada grup peserta yang berangkat tanggal 23 (Desember) besok, ini sudah beli tiket connecting dari daerah ke Jakarta, tentu rugi kalau nggak bisa refund," ujar Zaky dalam Market Review IDX Channel, Selasa (21/12/2021).
Lanjutnya, beberapa visa jemaah juga sudah terbit sehingga jika umrah diundur, limit visa tersebut perlahan akan hangus dan jemaah harus mengurusnya kembali.
Kemudian, ada beberapa vendor fasilitas umrah yang sudah membayar biaya hotel bagi para jemaah. "Hal ini tentu akan dilihat, apakah bisa direschedule atau hangus," kata Zaky.
Adanya pengunduran keberangkatan umrah secara sepihak dinilai mengecewakan para jemaah. Bahkan, ada yang ingin melakukan aksi ke jalan untuk menuntut pemerintah terkait hal ini.
"Tentunya asosiasi perlu menahan aspirasi seperti ini," ungkap Zaky.
Editor : Muri Setiawan