KPU Sebut Wacana Nomor Urut Parpol Tak Berubah Kewenangan Pemerintah

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan, jika semua pihak menyetujui adanya perubahan atas undang-undang Pemilu, maka yang paling memungkinkan itu bisa dilakukan dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Baca Juga

Bawaslu Pangkalpinang Imbau Parpol Tertibkan APK Secara Mandiri pada Masa Tenang Pemilu 2024

"Kalau disetujui Perppu itu jadi UU, kalau enggak kan tak jadi UU. Karena Perppu ini produk pemerintah, maka ke depan potensial jadi UU saya kira lebih baik tanya ke pemerintah," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati pernah mengusulkan kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU, agar nomor partai politik peserta Pemilu di Pemilu lalu, tak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya.

"Sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu, sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai. Kan secara teknis, itu harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak," tutur Megawati beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Mulai Muncul APK Sebelum Masa Kampanye, Bawaslu Pangkalpinang Imbau Parpol dan Caleg Patuhi Aturan

Editor: Muri Setiawan