KKP Bongkar Sindikat Pemalsuan Dokumen Kapal Perikanan

Perkembangan proses hukum terkait kasus di Bitung sampai dengan Kamis (3/11/2022) telah sampai pada proses sidang ketiga, dengan agenda pembuktian keterangan Ahli pada Pengadailan Negeri Bitung.

Sementara untuk kasus di Pati, pada hari yang sama telah dilaksanakan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati.

Adin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman untuk menemukan kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam praktik pemalsuan dan penggunaan dokumen perizinan berusaha palsu yang dilakukan tersangka. KKP akan menggandeng PPATK untuk melakukan pelacakan transaksi keuangan dalam menelusuri aliran dana yang digunakan dalam kasus ini.

"Kami sampaikan apresiasi kepada PPNS Perikanan Ditjen PSDKP dan segenap Aparat Penegak Hukum terkait dalam penanganan kasus tersebut, dan berharap agar sinergitas aparat penegak hukum dapat terus terjalin, sehingga dapat secara optimal memberantas pelanggaran di sektor Kelautan dan Perikanan," tutur Adin.

Tindakan tegas dalam membongkar kasus ini menegaskan komitmen Ditjen PSDKP dalam mendukung dan mengawal lima program strategis Implementasi Ekonomi Biru. Khususnya, program penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang menjadi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rangka menjamin ekosistem laut, di mana ekologi merupakan panglimanya.

Editor : Muri Setiawan