Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Sistem politik di Indonesia selama ini kebijakannya masih beranggapan bahwa peran perempuan di bidang politik sebagai orang kedua (second person). Seharusnya dalam pembangunan politik kita harus memperjuangkan ruang publik yang didalamnya mencangkup seluruh masyarakat tanpa membedakan antara permpuan dan laki-laki. 

Baca Juga

Mahasiswa Prodi Jurnalistik Islam IAIN SAS Babel Gelar Seminar Media dan Gender

Partisipasi permpuan dalam bidang politik di Indonesia sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik tidak lain karena adanya isu tentang kesetaraan gender, yang dimana masih sering terjadinya deskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Karena kurangnya partisipasi inilah dibuat Rancangan Peraturan Presiden untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dibidang politik. Banyak metode yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik yang berbasis pendidikan politik dan sosialisasi mengenai pentingngya keterlibatan perempuan terhadap kemajuan politik di Indonesia. 

Berbicara tentang perempuan tidak terlepas dari peran dan posisi dalam masyarakat dan juga terkait dengan isu politik. Dalam konteks politik, peran dan status perempuan jelas didiskriminasi, masalah peran dan status perempuan di depan umum adalah bagian dari hak asasi manusia, yang merupakan hak setiap orang. Namun sangat ironis, banyak perempuan yang tidak memahami hak-haknya. 

Politik Indonesia masih penuh dengan seksisme. Perempuan Indonesia, yang merupakan mayoritas, harus mengakui bahwa mereka masih belum mengetahui wacana politik. Peran dan posisi mereka di antara pengambil keputusan politik masih sangat kecil. Memang ada stigma yang mengelompokkan peran dan posisi perempuan dengan cara yang sangat sepele. 

Baca Juga

Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Problematika Pekerjaan

Istilah Kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. 

Editor : Muri Setiawan