Buruh Bakal Gugat 30 Gubernur ke PTUN Terkait Upah Minimum, Ancam Demo Besar-besaran 9 Desember

JAKARTA, lintasbabel.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menuntut 30 gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Kami akan mem-PTUN kan 30 SK gubernur terkait UMP dan UMK," ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi secara virtual, Jumat (3/12/2021). 

Baca Juga

Soroti Omnibus Law, SPSI Babel Tolak UU Cipta Kerja 

Gugatan KPSI ini karena rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen tahun depan. Kenaikan upah ini mengacu pada perhitungan formula di Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.  

Said menuturkan, aturan tersebut semestinya tidak berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun. 

"Pengertian inkonstitusional bersyarat menurut para ahli hukum tata negara yang KSPI sudah berkomunikasi, menyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya, UU Cipta kerja tidak berlaku sampai dipenuhinya syarat-syarat yang disampaikan oleh MK," katanya.

Baca Juga

Diduga jadi Pengedar Narkotika di Toboali, Seorang Buruh Dicokok Polisi

Selain itu, MK juga meminta pemerintah menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas selama UU Cipta Kerja direvisi. Dengan demikian, kebijakan upah dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tak bisa menjadi acuan. 

Lebih lanjut Said mengungkapkan, bahwa buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 36 Tahun 2021 dan mencabut UU Cipta Kerja, mulai pada 6-10 Desember 2021.

"Para buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Istana Kepresidenan, kantor MK, dan Balai Kota DKI Jakarta pada 7 Desember 2021," katanya.

Editor : Muri Setiawan