Terkait Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi ASN, Ini Penjelasan Kemendagri

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, menjelaskan informasi beredar terkait penjabat (Pj) kepala daerah bisa memecat dan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu perlu agar pembinaan pegawai lebih efektif.

Pernyataan tersebut, berdasarkan penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian tertanggal 14 September 2022.

Baca Juga

Ini Catatan dari Mendagri atas Kinerja Penjabat Kepala Daerah

"Tujuan penerbitan surat edaran tersebut bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Minggu (25/9/2022).

Suhajar menjelaskan, dalam SE tersebut pemberian kewengangan kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah sangat terbatas terhadap dua hal, yakni pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak lanjut proses hukum serta mutasi antar daerah dan instansi. 

Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. 

Baca Juga

Panggil Kepala Daerah di 7 Kabupaten Kota, Ridwan : Akan Bahas Pengusulan WPR 

Namun, lanjutnya untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. 

"Itu semua termaktum di ayat 4a dan 4b dalam surat edaran tersebut," ujarnya. 

Ia menjelaskan butir-butir penjelasan dalam surat edaran tersebut, pertama Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat. 

Editor : Haryanto