Geram, Mahfud MD Sindir Pejabat di Papua yang Kerap Bergaya Hidup Mewah

JAKARTA, lintasbabel.id - Menko Polhukam, Mahfud MD angkat bicara terkait kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini jadi tersangka kasus dugaan terima suap dan gratifikasi. Geram, Mahmud MD menyindir pejabat-pejabat di Papua yang memiliki gaya hidup mewah sedangkan rakyatnya masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Mahmud mengaku prihatin dengan masih banyaknya kemiskinan di Papua. Dia pun menyinggung dana otonomi khusus (Otsus) yang telah digelontorkan pemerintah. Bahkan, jumlahnya cukup besar yakni mencapai Rp1.000 triliun lebih.

Baca Juga

Sudah Berada Ditangan DPR, Pemerintah Dorong UU Perampasan Aset Segera Disahkan

"Pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya Rp 1.000,7 triliun, itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya tetap miskin. Rp1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001 ada UU Otsus," ucap Menkopolhukam Mahfud MD seusai kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma) pada Jumat (23/9/2022).

Sejak pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe, lanjut dia, sudah ada Rp500 triliun dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Namun sayang dana sebesar itu tak menghasilkan apapun dan membuat rakyat Papua masih berada di bawah garis kemiskinan.

"Rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya, dengan cara tadi, ada kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi. Karena sesudah mendapatkan PMP, KPK dulu pernah periksa disclaimer tidak bisa, baru diperbaiki hanya penyesuaian antara buku dan transaksi," tuturnya.

Baca Juga

Mahfud Bantah Dapat Bocoran Motif Pembunuhan Brigadir J: Saya Tak Pernah Bilang

Menurutnya, dana otonomi khusus yang dialokasi pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur sejauh ini diduga banyak dikorupsi oleh oknum - oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya membuat pemerataan pembangunan masih sulit diwujudkan di sana.

"Saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tapi banyak yang dikorupsi. Bayangkan Rp 1.000,7 triliun, kalau dilihat perbandingan berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua," ucap Mahfud.

"Untuk Papua, itu mendapat Rp14,7 juta per penduduk. Papua Barat Rp10,2 juta per kepala, Kalimantan Timur hanya Rp4,9 juta per kepala, Aceh Rp6,9 juta, dan NTT Rp 4,2 juta. Jadi Papua itu negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu kita ambil korupsinya. Jangan main-main ini penegakan hukum, kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan seperti itu," tuturnya.

Baca Juga

Dicecar Komisi III Siapa Jenderal Bintang 3 yang Ingin Mundur karena Ferdy Sambo, Ini Kata Mahfud MD

Editor : Muri Setiawan