Masuki Periode Politik, Ini Maklumat IJTI

Baca Juga

IJTI Pusat Restui Pembentukan Korda Bangka Selatan

Bahkan tidak sedikit politisi yang mengambil jalan pintas dengan membuat media massa guna menyalurkan syahwat politiknya. Pun tidak sedikit media yang secara implisit maupun eksplisit terafiliasi ke salah satu partai politik maupun pribadi tokoh politik. 

"Setiap orang boleh saja mendirikan media massa dan pemerataan serta penyebaran kepemilikan media massa itu baik bagi perkembangan iklim kemerdekaan pers," kata Joko, Minggu (28/8/2022). 

Namun pesan dia, perlu diingat bahwa dengan mendeklarasikan sebuah media massa berarti media yang bersangkutan harus siap menjembatani kepentingan publik, terutama berkaitan dengan penegakkan hukum dan pemenuhan rasa keadilam masyarakat. 

Baca Juga

Jelang Sarasehan Nasional, Pengurus Pusat IJTI Sampaikan Gagasan Jurnalisme Positif ke Menkopolhukam

"Media tidak boleh hanya mengakomodir satu sisi kepentingan pemilik saja, karena ada tanggungjawab moral dan mandat dari Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang harus dilaksanakan, termasuk ada kode etik jurnalistik yang mesti dijaga dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari pers Indonesia," tutur Joko.

Editor : Haryanto