Ridwan Djamaluddin: Tak Punya Legaslitas, Kolektor Jangan Berani-berani Ikut Bisnis Timah

PANGKALPINANG, lintasbabel.id - PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin menegaskan jika kolektor ingin terlibat dalam bisnis pertambangan timah harus punya legalitas yang jelas. 

"Bikin badan usaha yang benar, dia bisa jadi izin usaha jasa pertambangan, dia bisa bikin apa saja pokoknya tidak boleh tidak legal, silahkan bentuk badan usaha," kata Ridwan Djamaluddin, Rabu (22/6/2022). 

Baca Juga

Hasil Rekomendasi Panitia Khusus Izin Usaha Pertambangan PT Timah di Desa Batu Beriga

Ia menegaskan kepada para kolektor timah di Negeri Serumpun Sebalai untuk segera membuat badan usaha yang benar, jika memang ingin berperan dalam industri pertambangan timah. 

Selain itu juga Ridwan menambahkan untuk kolektor tumah juga harus memperhatikan lingkungan akibat pasca tambang. 

"Bayar pajak dan tanggung jawab lingkungan, jangan tidak ada," tegasnya. 

Baca Juga

Ingin Merbuk, Kenari dan Pungguk bisa Dimanfaatkan, Didit Kawal Perubahan RTRW jadi Zona Tambang

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol. Yan Sultra mengatakan, saat ini masih dalam proses upaya mengajak kolektor dari ilegal menjadi legal. 

"Nanti kami lihat, rencana juga ada upaya-upaya kemarin yang kami sudah rapatkan oleh Bapak Gubernur bahwa kolektor-kolektor ini akan diajak, bukan hanya kolektor sebenarnya, penambang-penambang ilegal juga kami bukan mau matikan mereka, bukan mau hentikan mereka tetapi kamj ajak dari ilegal menjadi legal,"  jelas Irjen Pol. Yan Sultra. 

Jendral bintang dua itu mengatakan Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin sudah mempunyai konsep  untuk mengantisipasi penambang ilegal ini. 

Baca Juga

Walhi Babel Desak Menteri ESDM Cabut IUP PT Timah di Pesisir Laut Desa Batu Beriga

"Bapak gub juga punya konsep-konsep yang memang mungkin kita lagi membicarakan bagaimana konsep apa itu izin pertambangan Rakayat (IPR).  Semua akan ditertibkan untuk kemaslahatan masyarakat Bangka Belitung. Jadi bukan kami matikan, nanti akan dialihkan yang tidak benar jadi benar, yang ilegal menjadi legal. Nah ini semua itu untuk kepentingan kita bersama," ujarnya. 

Editor : Muri Setiawan