PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin memberikan respon terkait keinginan DPRD Babel yang meminta dirinya menyampaikan secara langsung persoalan terkini tentang kondisi harga kelapa sawit kepada pemerintah pusat.
Ridwan mengaku, belum mendalami persoalan ini secara khusus, namun ia paham perkembangan di lapangan.
"Kita harus melihat dua sisi, satu kepentingan nasional yakni Presiden sudah tegas menyatakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng," kata Ridwan kepada usai rapat koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan di BPKP Babel, Rabu (18/5/2022).
Karena, lanjut Ridwan, dengan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang tidak terkendali akan menyebabkan kekurangan minyak goreng (migor).
"Jangan kita jadi tikus mati dalam lumbung padi," ucap Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ini.
Sehingga menurut Ridwan, dua sisi harus jalan bersama yakni kebutuhan migor dalam negeri tidak boleh tidak tercukupi. Sementara jika kebutuhan petani terhadap kemajuan penjualannya kurang baik nanti akan dievaluasi.
"Kita harus ketemu di tengah-tengah, petani harus sejahtera industri harus efisien tapi kebutuhan dalam negeri sebagai kepentingan nasional tidak boleh kalah. Nanti saya akan bicara detail dengan temen-temen untuk tindaklanjut," pungkasnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
