BELITUNG TIMUR, lintasbabel.id - Ratusan petani sawit di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Kantor Bupati Beltim, Selasa (17/5/2022). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut kebijakan larangan ekspor CPO dan turunan bahan bakunya, lantaran imbas dari kebijakan ini Tandan Buah Segar (TBS) petani tidak laku terjual dan membusuk.
Bentangan spanduk berupa tulisan tuntutan, dibawa para pengunjuk rasa dan dibentangkan di depan para pejabat daerah. Tak hanya itu, tiga unit truk berisikan buah sawit yang tidak laku terjual, juga dibawa mereka di halaman Kantor Bupati.
Koordinator lapangan aksi dari DPD Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APKASINDO) Beltim, Dwi Nanda Putra saat berorasi menyampaikan keluhan yang dialami petani sawit selama tiga minggu terakhir.
Mereka terpaksa membiarkan TBS sawit miliknya membusuk, karena perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Beltim, tidak mampu lagi menampung hasil panen para petani.
"Kami tahu kebijakan ada di pemeritah pusat, namun kami rasa rel (cara) agar aspirasi kami sampai ke RI 1 (Presiden), melalui Pemeritah Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini Pak Bupati," ucap Nanda Putra.
Ratusan petani sawit di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Kantor Bupati Beltim, Selasa (17/5/2022). (Foto: lintasbabel.id/ Suharli)
Adapun tututaan para petani sawit Beltim meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah ditetapkan presiden pada tanggal 28 April 2022 lalu.
"Dampaknya sangat kami rasakan pasca lebaran Idul Fitri lalu, kami sangat berharap sekali kebesaran hati Pak Jokowi tolong segera mungkin akhiri, karena kalau alasannya harga minyak goreng, harga minyak goreng tetap tidak turun, sementara sawit tidak laku dimana korelasinya," ujarnya.
Kedatangan para petani tersebut, disambut langsung oleh Bupati Beltim, Burhanudin didampingi Wakil Bupati Khairil Anwar berserta pejabat dari instansi terkait lainnya.
Burhanudin menyampaikan, sudah mengkonsep surat bersama dengan jajarannya, dan rencananya pada Rabu (18/5/2022) besok akan disampaikan kepada Presiden RI, DPR RI dan Kementerian Perdagangan.
Menurutnya, masalah minyak goreng adalah masalah nasional dan itu adalah urusan pemerintah pusat, sedangkan di Beltim selama ini masih aman-aman saja.
"Tapi masalahnya adalah kebijakan itu berlaku nasional. Karena kebijakan ekspor sawit, larangan ekspor CPO berakibat fatal terhadap petani sawit seluruh Indonesia temasuk Belitung Timur," ujarnya.
Ratusan petani sawit di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Kantor Bupati Beltim, Selasa (17/5/2022). (Foto: lintasbabel.id/ Suharli)
Untuk itu dia meminta ke pemerintah pusat agar larangan untuk ekspor CPO ditinjau ulang.
"Kondisi riil existing di lapangan daya tampung tanki-tanki perusahaan-perusahaan sawit yang ada disini sudah full tanki, sedangkan keluar daerah mereka tidak bisa karena tidak ada pembeli, sedang ekapor ada larangan, inilah yang harus ditinjau ulang," ucapnya.
Usai orasi di depan kantor Bupati, ratusan petani sawit melanjutkan aksi damainya ke kantor DPRD Beltim guna menyampaikan hal yang serupa.
Bupati Beltim menerima para pengunjuk rasa. (Foto: lintasbabel.id/ Suharli)
Inilah 3 tuntutan dari aksi keprihatinan APKASINDO Beltim:
1. Meminta Presiden Joko Widodo, melalui Bupati, untuk meninjau ulang kebijakan Larangan Ekspor Sawit dan Produk Minyak Goreng serta Bahan Bakunya, karena dampaknya langsung ke harga TBS petani.
2. Meminta Bupati mendukung distribusi MGS terkhusus yang subsidi BPDPKS di Kabupaten Belitung Timur
3. Meminta Bupati supaya mendukung pendirian PKS dan Pabrik Minyak Goreng Petani di Kabupaten Belitung Timur.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
