JAKARTA, lintasbabel.id - Pemerintah sudah merilis kebijakan terkait pemberian Tunjangan hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi para ASN.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, meminta kepada kepala daerah agar transparan dan akuntabel dalam pengelolaan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13 bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
"Pengelolaan anggaran THR dan gaji ke 13 tentunya harus tetap dilakukan secara tertib tranparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah," ujar Suhajar dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Kementerian PANRB, Sabtu (16/4/2022).
Selain itu, Suhajar juga berpesan kepada para Gubenur agar melakukan monitoring terkait penyediaan alokasi THR dan gaji ke-13.
"Agar rekan-rekan Gubernur melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyediaan alokasi anggaran dan pemberian THR serta gaji ke-13 di pemerintah kabupaten di wilayah provinsi masing-masing untuk tahun anggaran 2022," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk segera menyusun peraturan kepala daerah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke 13 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022.
"Bapak menteri dalam negeri meminta kepada rekan-rekan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota agar segera menindaklanjuti arahan pak presiden berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ada dan petunjuk dari kementerian keuangan untuk segera menyusun peraturan kepala daerah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022," kata Suhajar.
Suhajar menjelaskan bahwa dalam pemberian THR dan gaji ke-13 pada ASN dan pejabat di pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendanaan pada APBD tahun anggaran 2022.
"Dalam pemberian THR dan gaji ke 13 ini tentunya pemerintah daerah tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
