BANGKA, Lintasbabel.iNews.id - “Datang pagi, antre panjang, pulang sore belum selesai urusan.” Kalimat itu dulu akrab di telinga masyarakat ketika mengurus pelayanan publik. Namun kini, wajah birokrasi perlahan berubah. Pemerintah, termasuk di daerah-daerah seperti Kabupaten Bangka, mulai menapaki jalur baru menuju digital government — sebuah sistem pelayanan publik yang bisa diakses dari mana saja, tanpa harus menunggu di depan loket.
Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar tren teknologi. Ia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menuntut aparatur bekerja lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Ketika layanan publik beralih ke sistem digital, maka proses pengawasan menjadi lebih mudah, integritas pelayanan meningkat, dan peluang penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.
Salah satu contoh nyata bisa dilihat pada inovasi website “Pesona Dukcapil Bangka”. Melalui platform ini, warga dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara daring — mulai dari Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga KTP elektronik. Transformasi ini tidak hanya memangkas waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Warga kini tidak perlu lagi menghabiskan waktu seharian di kantor, cukup beberapa klik dari rumah.
Langkah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sudah bergerak dari tataran konsep menuju praktik nyata. Birokrasi kini tidak lagi identik dengan tumpukan berkas, meja berdebu, dan antrean panjang, melainkan dengan efisiensi, kemudahan, dan keterbukaan informasi.
Namun, digitalisasi pelayanan publik tentu bukan tanpa tantangan. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Di sejumlah wilayah pedesaan, akses internet masih terbatas, dan sebagian warga belum memiliki perangkat yang memadai. Kondisi ini menjadi ujian bagi aparatur pemerintah: bagaimana menghadirkan pelayanan digital tanpa meninggalkan mereka yang belum mampu mengaksesnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
