Yang kemudian menjadi masalah, menurut Tulus, adalah seberapa besar support pemerintah di lapangan agar Pertamina tidak menjadi pihak yang dipersalahkan bila satu ketika ada ketidakpuasan atau tentangan dari masyarakat.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengalihkan pengumuman kenaikan harga Pertamax dari Pertamina ke Kementerian ESDM.
"Jadi jangan mentang-mentang ini corporate approach, lalu Pertamina ditinggalkan dan terjepit di tengah. Pemerintah harus ambil action, antara pasang badan untuk pengumumannya agar Pertamina tidak diserang, atau kalau pemerintah tidak cukup berani (menaikkan harga), ya tinggal bayar selisih antara harga jual dan harga keekonomian. Dengan begitu jadi fair untuk semua," tegas Tulus.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
