Dikonfirmasi soal informasi dugaan adanya bagi-bagi kavling di lahan IKN, Bambang mengaku tak membahas detail soal itu dengan pimpinan dan para pejabat KPK. Ia menekankan pertemuan dengan petinggi KPK untuk mencegah terjadinya korupsi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara.
"Kami engga masuk detail, kami lebih pada sistem, bagaimana kerja sama dengan KPK, saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerja sama ke depan dan kita dari waktu ke waktu juga akan secara berkala juga menginformasikan tentang kondisi di lapangan," terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku mengantongi informasi adanya dugaan praktik kotor berkaitan dengan lahan yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi yang diterima Alex, sudah ada oknum yang bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Nusantara.
Demikian diungkapkan Alex saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam Rakor tersebut, turut dilibatkan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex melalui keterangan resminya, Kamis, 10 Maret 2022.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
