Sebelumnya sudah dilakukan pembahasan terkait masalah Alat Peraga Sosialisasi (APS), Marhaendra berharap PKD dan Panwascam juga konsentrasi akan hal ini, karena dalam waktu dekat akan ada penertiban APS yang mengarah kepada kampanye, sehingga data-data terkait APS ini harus selalu diperbarui untuk kemudian ditindak lebih lanjut.
Sementara itu, terkait persiapan kampanye, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel Osykar meminta untuk melakukan koordinasi berjenjang yaitu dari PKD ke Panwascam, dari Panwascam ke Kabupaten, dan dari Kabupaten ke Provinsi.
Selain itu, koordinasi sesuai tingkatan juga dapat dijalankan seperti dengan PPK, PPS, stakeholder terkait, karena banyak potensi kerawanan dalam pemilu terutama dalam tahapan kampanye.
”Bawaslu Republik Indonesia (RI) telah memetakan 4 (empat) isu strategis potensi kerawanan dalam tahapan kampanye, pertama terkait netralitas ASN, TNI, dan POLRI, kedua Politik Uang, ketiga isu SARA, dan keempat terkait kampanye di media sosial,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Babel, Osykar.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
