Dia mengatakan kalau sekolah swasta itu biayanya relatif mahal, sehingga akhirnya pemerintah mencari cara memberi bantuan sebesar 20% dari Pemda, untuk membantu murid-murid yang masuk ke sekolah swasta.
"Guru-guru hanya mengikuti kebijakan dari pemerintah setempat. Pertanyaannya, PPDB mensejahterakan atau malah sebaliknya? Jika Sekolah di Pangkalpinang mencukupi, orang tua logowo dan bisa PPDB ini berjalan baik," ujarnya.
Saipul Bahri, S.Pd dari Dinas Pendidikan Pepmrov Babel menyampaikan, pihaknya dari Dinas Pendidikan menyikapi beberapa hal yg ada di Babel, terutama mengenai dengan permasalahan PPDB pendidikan, namun saat ini Menteri Pendidikan sudah mengevaluasi setiap permasalahan yang ada," katanya.
Dikatakan Saipul, untuk tahun 2022 Dinas Pendidikan Babel mengkombinasikan cara dan niat mengacu dengan Permendikbud 2021 tentang peraturan zonasi sekolah, namun kita tau dampaknya di masyarakat terhadap kurang semangatnya kompetensi anak dalam bersaing mengejar prestasi terhadap pendidikan yang akan dikejar semakin berkurang.
Untuk di Bangka Belitung sendiri, kata dia, setiap tahun pasti ditemukan adanya permaslahan terkait dengan pendidikan dan macam-macam permasalahan lainnya, salah satunya mengenai zonasi terhadap sekolah.
"Sejauh ini niat kita dari Dinas Pendidikan memperbaiki dengan cara dengan melihat dari kualitas anak-anak yang berprestasi dan memang layak untuk masuk ke sekolah tersebut, bukan dengan cara titipan. Di Pangkalpinang terhadap regulasi zonasi kami ingin menyikapi terkait dengan adanya di 2 daerah di Babar dan Pangkalpinang yang merupakan minat daripada di siswa untuk mengejar ke SMAN 1 yang dimana banyak diminati oleh para siswa yang berprestasi namun terbentur dengan adanya zonasi, maka banyak menuai protes dari masyarakat dikarenakan banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk masuk ke sma tersebut," ujarnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
