Hal senada juga disampaikan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Babel, Edih Mulyadi. Pihaknya sendiri sudah membuat analisa terhadap rencana penyetopan ekspor timah.
Dalam analisa, akan ada potensi goncangan perekonomian di Babel ketika pemberhentian ekspor timah batangan resmi diberlakukan pada tahun depan. Sebab ada risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari rencana hilirisasi timah tersebut.
"Jika serta merta dihentikan, sementara produksi dan konsumsi timah di dalam negeri masih seperti saat ini, kebijakan ini justru akan menimbulkan guncangan bagi perekonomian Babel yang sangat bergantung pada timah," ujarnya.
"Rencana pelarangan ekspor timah murni batangan ini juga akan mengakibatkan menumpuknya barang tersebut, mengingat kebutuhan di dalam negeri saat ini hanya 5 persen dari total ekspor timah murni batangan. Sehingga ada potensi penyelundupan," katanya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
