BELITUNG TIMUR, Lintasbabel.iNews.id - DPRD Belitung Timur (Beltim) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), saat ini sedang membahas anggaran tahun 2023. Ada beberapa perda yang masuk ke DPRD diantaranya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kemudian Perda Sturktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta Perda inisitif DPRD tentang disabilitas dan perlindungan terhadap nelayan.
Ketua Komisi II DPRD Beltim, Sardidi menjelaskan tentang perda disabilitas, berkenaan dengan perlindungan dan kemudahan bagi kaum disabilitas di Belitung Timur.
"Nah yang kami sayangkan, seusai rapat beberapa waktu lalu, yakni Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu belum, karena harus menunggu provinsi, yang seharusnya sudah dibahas tetapi hingga sekarang belum," ujar Sardidi, Senin (14/11/2022) saat ditemui di ruang kerjanya.
Untuk itu, Sardidi meminta kabupaten segera berkoordinasi kepada pemerintah provinsi, karena menurutnya, perda RTRW Kabupaten Beltim tidak bisa dibahas jika RTRW provinsi belum selesai.
"Padahal kita ini sangat banyak sekali perubahan RTRW, karena sudah cukup lama hampir 10 tahun. Dengan terhambatnya Perda RTRW, saat rapat RTP dan WPR akhirnya tidak bisa diajukan," ujarnya.
Dia juga meminta Dinas PUPR melakukan koordinasi kepada Kementerian ATR/BPN.
Sedangkan, berkenaan dengan Perda Disabilitas, menurutnya harus didukung pemeritah daerah dan DPRD.
"Misalnya ketika mereka (penyandang disabilitas) berada di tempat umum. Tapi aturan hukumnya harus ada yaitu bentuk perda, dangan adanya Perda, anggaran-anggaran untuk kebutuhan mereka bisa berjalan dan dasarnya," ucapnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
