Aldi juga menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan persidangan, namun gugatan pihaknya sebelumnya Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pgp N.O atau tidak dapat diterima.
Dia menilai ketika putusan tidak dapat diterima artinya belum ada yang kalah, belum ada yang menang, dan hakim baru memeriksa secara formil belum masuk ke dalam pokok perkara.
"Ketika putusan itu N.O kami bisa menggugat ulang, untuk memperbaiki gugatan kami yang menurut majelis hakim dianggap cacat, akan tetapi PT Timah melalui JPN bersikeras lakukan eksekusi," ujar Aldi.
Aldi menerangkan, bahwa PT Timah hanya menunjukkan fotocopi sertifikat, tidak mampu menunjukkan surat kepemilikan aset yang asli.
"Mereka dalam hal ini PT Timah hanya mengatakan itu adalah aset yang terdaftar di internal PT Timah mereka saja, tentunya yang kami inginkan adalah bukti nyata sertifikat asli," ucap Aldi.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
