BELITUNG, lintasbabel.id - Pemberhentian tenaga honorer dinilai akan menambah angka pengangguran dan berpengaruh pada roda perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya saat menghadiri baksos operasi katarak di Belitung.
Menurutnya di Babel saat ini ada sekitar 35.000 tenaga honorer.
"Kami mengusulkan proses daripada penghentian tenaga honorer tidak dilakukan. Karena dampaknya akan ada penambahan angka pengangguran di Indonesia," ujarnya, Senin (1/8/2022).
Dia juga meminta kepada para kepala daerah dari PDI P dan Ketua DPC yang ada di Babel agar bersurat keberatan penghapusan tenaga honorer kepada MenPAN-RB dan DPP PDI Perjuangan.
Dia berpendapat, karena tenaga honorer juga mendapat gaji, secara tidak langsung juga merupakan stimulus roda perekonomian.
Didit menegaskan, jangan sampai ada penghentian tenaga honorer terkecuali mereka mendapat program PPPK.
"Ada alasan APBD terbebankan, oke saya ngerti, akan tetapi yang saya pertanyakan apakah APBD ini bisa membuat mereka membuka peluang kerja setelah mereka diberhentikan. Maksud kami, daripada anggaran APBD dihamburkan untuk kegiatan seremonial, lebih baik memperkerjakan mereka (honorer) yang sudah jelas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Belitung Timur, Fezzi Uktolseja juga menyampaikan hal senada.
"Kami tidak setuju dengan adanya rencana tersebut, karena tenaga honorer mendukung kerja pemerintah daerah, dan mereka punya hak untuk penghidupan," ujar Fezzi.
Pria yang menjabat sebagai Ketua DPRD Beltim itu berpendapat, bila tenaga honorer diberhentikan tentunya ada yang ekonominya terganggu.
"Sesuai arahan dari DPD PDIP, dalam minggu ini kami akan bersurat kepada MenPAN-RB, bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat terutama tenaga honorer, meminta agar membatalkan keputusan tersebut," ucapnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
