10 Juta UMKM di Indonesia Bakal Mendapat Sertifikat Halal Gratis

JAKARTA, lintasbabel.id - Sebanyak 10 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia akan diberikan sertifikat halal gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yayasan Al Muttaqien Care yang menghadirkan platform digital temanQu akan mempermudah proses  pendataan dan verifikasi secara tepat dan tepat kepada para pelaku UMKM. Hal ini mendapat respon positif dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Pemberian sertifikat halal secara gratis kepada 10 juta UMKM merupakan wujud kepedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap kemajuan UMKM Indonesia, agar bisa menjadi pemain utama dalam industri pasar halal dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim mencapai 230 juta jiwa dan terbesar dunia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi industri halal, melainkan harus menjadi pemain utama," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Baca Juga

Gebyar UMKM 2022, Naziarto: Awal Kebangkitan UMKM Babel

"Terlebih pada Januari 2022, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga telah mencanangkan ekosistem Global Halal Hub sebagai Gerakan Nasional Sinergitas Menuju Indonesia Pusat Produsen Produk Halal Dunia 2024," imbuhnya.

Ketua MPR apresiasi ikhtiar dari Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di bawah arahan Gus Yaqut untuk lakukan percepatan sertifikasi halal di Indonesia yang biasanya cuma seratusan ribu sertifikat per tahun, menjadi 10 juta tahun ini. 

“Ini tentu butuh keberanian dan usaha yang luar biasa serta dukungan dari semua pihak, termasuk dari Yayasan Al Muttaqien Care. Terlebih sesuai visi Presiden agar Indonesia jadi pusat halal dunia tahun 2024 ini. Capaian luar biasa, tentu sekali lagi membutuhkan usaha-usaha yang tidak biasa-biasa saja, yang cuma business as usual," katanya.

Baca Juga

Pelaku UMKM, Ini Syarat Mengajukan IUMK

Jika usaha BPJPH yang didukung termasuk Yayasan Al Muttaqien Care dan seluruh elemen bangsa lainnya, kata dia menguatkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal. Tujuannya agar urusan sertifikasi halal itu ditangani secara serius oleh negara, bukan ormas.

Usai menerima pengurus Yayasan Al Muttaqien Care, di Jakarta, Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy Report 2020-2021 tingkat konsumsi pangan halal dunia tahun 2024 diprediksi naik dari USD 1,17 triliun pada 2019 menjadi USD 1,38 triliun. Sementara konsumsi mode muslim akan meningkat dari USD 277 miliar menjadi USD 311 miliar.

"Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas penduduk muslim seperti Timur Tengah, melainkan juga negara-negara mayoritas nonmuslim lainnya, seperti di kawasan Eropa. Sebab para konsumen nonmuslim juga meyakini keberadaan label halal tidak hanya terkait agama, tetapi juga terkait kebersihan dan keamanan sebuah produk," jelas Bamsoet.

Baca Juga

Kunjungi Belitung, Legislator Demokrat Rudi Hartono: Koperasi Dan Usaha Kecil Pejuang Ekonomi

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan produk halal ekonomi syariah dunia terdiri atas enam jenis. Yakni makanan, mode, pariwisata, kosmetik dan farmasi, energi baru terbarukan, dan keuangan syariah. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi pemain utama di industri makanan dan mode.

"Sebagaimana kajian Bank Indonesia, industri makanan dan mode muslim, bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, pesantren, hingga perusahaan besar. Industri ini memiliki mata rantai panjang sehingga memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar," pungkas Bamsoet.

Editor : Muri Setiawan