DPRD Bangka Barat Berikan Sejumlah Catatan dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2021

Amir juga menyampaikan, bahwa perlu peningkatan kualitas pelayanan Dinas Dukcapil dengan tersedianya data yang akurat, serta perlu penyiapan tenaga penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penegakan peraturan daerah (perda). 

"Dalam menyikapi defisit APBD, perlu dilakukan koordinasi antara seluruh OPD dalam menentukan anggaran prioritas. Perlu upaya secara maksimal seluruh OPD dalam memperjuangkan dana DAK dalam menyikapi keterbatasan anggaran APBD, " tuturnya. 

Guna memberikan kemudahan percepatan keamanan dan jaminan perlindungan usaha dalam berinvestasi, Sekwan Amir berharap pemda segera melakukan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah, serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bangka Barat, selain perhatian kepada UMKM serta sarana telekomunikasi di seluruh wilayah. 

"Utuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan UMKM, maka dinas terkait harus melakukan kerjasama dengan para mitra usaha. Guna meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat di desa-desa yang masih terkendala blank spot perlu dilakukan upaya ketersediaan sarana telekomunikasi," ungkap Amir.

Peserta rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati tahun 2021 di Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat. (Foto: Istimewa)

Editor : Muri Setiawan