Oknum ASN Pemkab Basel HS Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan HRV
BANGKA SELATAN, LintasBabel.iNews.id – Perjalanan kasus dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Honda HR-V tahun 2015 yang menyeret Hary Saputra alias Wawa, oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), akhirnya memasuki babak baru.
Setelah sempat menjadi sorotan karena proses penyidikan yang dinilai berjalan lambat, Hary Saputra kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Bangka Selatan.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tertanggal 11 November 2026. Dalam surat bernomor B/1350/XI/RES.1.11./2026/Sat Reskrim, penyidik menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara, dengan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti.
Hary disangkakan melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang KUHP terkait dugaan penggelapan dan Pasal 492 terkait dugaan penipuan.
Perkembangan ini sekaligus menjadi titik penting dari perkara yang sebelumnya, sempat memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam memberikan kepastian hukum kepada pelapor.
Perkara ini bermula, dari transaksi jual beli satu unit Honda HR-V keluaran 2015 pada 2025. Pelapor bernama Ari, warga Toboali, mengaku membeli kendaraan tersebut dari Hary Saputra. Setelah menjadi pemilik kendaraan, Ari kemudian berniat menjualnya kembali.
Dalam keterangannya kepada media ini pada 9 Juli 2026, Ari mengungkapkan bahwa Hary memang memiliki bisnis jual beli mobil.
“Dia (HS) ada bisnis jual beli mobil, awalnya saya beli mobil ke dia, usai membeli mobil saya berpesan, ‘bilang kalo ada yang mau beli saya jual,’” kata Ari.
Menurut pengakuan Ari, beberapa waktu kemudian Hary menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah memiliki calon pembeli dengan harga Rp165 juta.
Kendaraan itu kemudian dibawa Hary. Namun, saat itu mobil belum disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
“Dia sempat nanya BPKB-nya mana? Saya bilang saya masih di Jakarta. Kapan pulangnya, kata dia, mau ambil BPKB,” ungkap Ari.
Beberapa minggu setelah BPKB diserahkan, Ari mengaku menerima uang sebesar Rp50 juta dari Hary.
Namun, belakangan Ari memperoleh informasi dari rekannya yang bergerak di bisnis jual beli mobil di Pangkalpinang, bahwa kendaraan tersebut bukan dijual sebagaimana yang sebelumnya disampaikan, melainkan diduga dijadikan jaminan atau digadaikan ke perusahaan leasing.
Ari lantas menghubungi Hary beserta istrinya untuk meminta penjelasan.
Menurut Ari, Hary akhirnya mengakui kendaraan tersebut digadaikan, dan berjanji menyelesaikan sisa pembayaran pada Februari 2026 dengan alasan menunggu rumahnya laku terjual.
“Saya taunya itu malah dari kawan yang usaha jual beli mobil juga di Pangkalpinang. Kata dia mobil kamu itu digadai, suratnya di leasing. Langsung saya hubungi Hary Saputra ini termasuk ke istrinya juga. Dia akhirnya ngaku benar seperti itu dan janji bulan Februari 2026 akan melunasi sisanya, nunggu rumahnya laku,” tutur Ari.
Namun, menurut pelapor, janji tersebut tidak terealisasi hingga waktu yang dijanjikan.
Ari menjelaskan bahwa nilai mobil yang ditawarkan mencapai Rp165 juta. Selain itu, terdapat kewajiban utang Hary sebesar Rp15 juta yang turut diperhitungkan.
Dengan demikian, total kewajiban yang menurut Ari harus diselesaikan mencapai Rp180 juta. Sementara uang yang diterimanya baru Rp50 juta.
“Mobil itu laku 165 juta, tapi Hary Saputra ada utang 15 juta, jadi total 180 juta. Yang baru dikasih itu 50 juta. Jadi total kerugian saya Rp130 juta,” kata Ari.
Ari mengaku sebenarnya tidak ingin persoalan tersebut berujung ke jalur hukum, karena memiliki hubungan pertemanan dengan Hary dan istrinya. Namun, ia menilai tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
“Saya sebenarnya males seperti ini, karena kebetulan berteman juga sama Hary Saputra dan istrinya. Kalau bisa diselesaikan baik-baik lah. Cuma mereka gak ada itikad baik tadi, sampai blokir nomor, makanya inilah cara satu-satunya,” ujarnya.
Upaya penyelesaian di luar proses hukum ternyata sempat dilakukan. Pada akhir Juli 2026, Hary sempat bertemu dengan Ari di Pangkalpinang.
Dalam pertemuan tersebut, Hary meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan kewajibannya.
Bahkan, Hary sempat membawa dokumen berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tahun 1985 atas nama Yunaini, dengan luas sekitar 10.000 meter persegi di kawasan Pasir Padi, Air Itam, Kota Pangkalpinang.
Dokumen tersebut ditawarkan sebagai jaminan, agar Ari bersedia memberikan tambahan waktu penyelesaian hingga 31 Oktober 2026. Namun, tawaran itu ditolak oleh Ari, belum jelas status dokumen tanah tersebut.
Hary kemudian berjanji, akan mengurus perubahan status dokumen menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam waktu satu minggu, sebelum kembali bertemu dengan pelapor.
Akan tetapi, menurut keterangan Ari, pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada Jumat, 7 Agustus 2026, tidak dihadiri Hary. Ari kemudian menyatakan tidak lagi membuka ruang mediasi.
“Kesempatan sudah saya berikan. Bahkan saya datang untuk mendengar langsung penyelesaiannya. Tapi sampai batas waktu yang diminta sendiri, yang bersangkutan tidak datang. Karena itu saya tidak akan membuka ruang mediasi lagi. Biarkan proses hukum berjalan,” tegas Ari.
Sebelum penetapan tersangka, penanganan perkara ini sempat mendapat perhatian, karena pelapor merasa belum memperoleh kepastian hukum.
Ari bahkan mengaku kecewa, lantaran laporan yang dibuatnya belum menunjukkan perkembangan berarti. Pada 19 Juli 2026, Ari menyampaikan keberatannya terhadap lambannya proses penanganan laporan.
“Gimana mau ada progres, pihak yang saya laporkan saja belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Masa dari bulan Mei, begini terus, jalan ditempat. Mau berapa lama lagi saya harus menunggu?” kata Ari.
Ia juga sempat menyatakan berencana membawa persoalan tersebut ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, karena merasa belum mendapatkan pelayanan yang diharapkan.
Pada saat itu, pihak kepolisian melalui Kanit Pidum Satreskrim Polres Bangka Selatan, Ipda Bagas Dyas Maula, memberikan penjelasan bahwa perkara masih dalam tahap penyelidikan.
“Terima kasih atas konfirmasinya. Untuk perkara kebetulan masih dalam penyelidikan, dan kami masih dalam proses lidik untuk menangani perkara tersebut,” ujar Bagas kepada media ini saat dikonfirmasi pada tanggal 10 Juli 2026 lalu.
Terkait pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, Bagas juga menyampaikan:
“Untuk pemanggilan para pihak, termasuk HS sedang kita agendakan.”
Perkembangan perkara kemudian berlanjut. Berdasarkan dokumen kepolisian yang sebelumnya diberitakan, laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/49/V/2026/SPKT/Polres Bangka Selatan/Polda Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Mei 2026.
Penyidikan resmi dimulai pada 21 Juli 2026 dan SPDP diterbitkan pada 24 Juli 2026 dengan Nomor B/SPDP/59/VII/RES.1.11./2026/Sat Reskrim.
Saat itu, polisi masih menyatakan belum menetapkan tersangka. Bahkan, dalam pemberitaan 27 Juli 2026, isi SPDP menyebutkan:
“Penyidik belum menetapkan tersangka yang akan diberitahukan kemudian.”
Memasuki Agustus 2026, pelapor masih mempertanyakan perkembangan perkara. Pada 22 Agustus 2026, pelapor juga menyoroti belum adanya penetapan tersangka meskipun penyidikan telah berjalan.
Namun, perkembangan terbaru berubah, setelah penyidik menerbitkan surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 11 November 2026.
Dalam dokumen tersebut, lokasi dugaan tindak pidana disebut berada di Dusun Air Banten RT/RW 007/000, Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, pada 19 Juli 2025 sekitar pukul 15.00 WIB.
Penyidik menggunakan Pasal 486 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar sangkaan.
Surat pemberitahuan penetapan tersangka tersebut, ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Kapolres Bangka Selatan, pelapor, serta tersangka.
Sementara itu, Hary Saputra belum memberikan keterangan resmi terkait status tersangka dirinya. Pihak redaksi media ini membuka ruang kepada Hary Saputra maupun tim kuasa hukumnya, untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab terkait perkara ini.
Editor: Muri Setiawan