Ketua DPRD Belitung Timur Minta Regulasi Pembelian Timah Segera Dipercepat

BELITUNG TIMUR, Lintasbabel.iNews.id — Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja mendorong pemerintah mempercepat penyusunan regulasi terkait tata kelola dan mekanisme pembelian bijih timah masyarakat. Kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus mencegah munculnya perdagangan timah ilegal dan penyelundupan.

Menurut Fezzi, aktivitas pertambangan timah masih menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Belitung Timur. Karena itu, kepastian pembelian bijih timah melalui jalur legal menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Baca Juga

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Tata Kelola Pertambangan Mineral PT PMM

"Timah merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Belitung Timur. Sementara pembeli timah yang ada saat ini hanya PT TIMAH. Oleh karena itu, ketergantungan masyarakat dengan PT TIMAH cukup besar," ujar Fezzi.

Dia mengatakan, persoalan pembelian bijih timah sebelumnya sempat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika PT TIMAH mengalami kendala pembelian akibat persoalan RKAB, gejolak di tengah masyarakat turut muncul.

Fezzi berharap pembahasan pemerintah mengenai mekanisme pembelian bijih timah masyarakat dapat memberikan kepastian hukum sehingga kondisi ekonomi dan sosial di Belitung Timur semakin stabil.

"Setelah ada rapat di Menko Hukum dan HAM, Pak Yusril, itu bisa menjadi dasar untuk PT TIMAH membeli timah masyarakat. Mudah-mudahan ini mulai relatif stabil," katanya.

Di tengah dinamika pertambangan timah, Fezzi mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Dia meminta masyarakat mengedepankan karakter masyarakat Belitung yang dikenal santun dan ramah dalam menyampaikan aspirasi.

"Mari kita sama-sama jaga kondusivitas. Kita jaga kepribadian orang Belitung yang terkenal santun dan ramah. Mari kita tonjolkan dan kembali kepada kepribadian serta budaya kita," tuturnya.

Menurut Fezzi, kondisi ekonomi masyarakat memiliki kaitan erat dengan stabilitas sosial. Karena itu, pemerintah, PT TIMAH, dan seluruh pemangku kepentingan diminta bersama-sama memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

"Seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun PT TIMAH, sama-sama menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Kalau kondisi ekonomi masyarakat lancar, kejadian-kejadian seperti itu mungkin tidak akan terulang lagi," ujarnya.

Selain mendorong kepastian tata niaga timah, Fezzi mengingatkan masyarakat penambang untuk mematuhi ketentuan dalam menjalankan aktivitas pertambangan.

Dia menegaskan, masyarakat tidak boleh melakukan penambangan di kawasan yang dilarang, seperti hutan lindung, hutan produktif, aliran sungai, maupun wilayah lain yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.

"Harus ada kesadaran dari masyarakat. Kalau untuk hutan lindung, hutan produktif, aliran sungai jangan ditambang. Mari kita sama-sama jaga," tegasnya.

Fezzi mengatakan, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas pertambangan di wilayah yang diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau mau menambang, silakan menambang di tempat yang sudah ditentukan. PT TIMAH juga membeli timah tidak was-was kalau memang kita sama-sama saling menjaga," katanya.

Dia menilai kepatuhan terhadap aturan akan memberikan kepastian bagi seluruh pihak sehingga aktivitas pertambangan dan pembelian bijih timah dapat berlangsung secara tertib dan legal.

Fezzi juga menyoroti pentingnya kepastian pembelian bijih timah melalui jalur legal. Menurutnya, apabila masyarakat tetap melakukan penambangan sementara tidak tersedia pembeli legal, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Salah satunya adalah munculnya pasar gelap yang dapat berkembang menjadi praktik penyelundupan timah.

"Kalau masyarakat terus menambang, tetapi pembelinya tidak ada, ini bisa menjadi keributan karena ekonomi masyarakat tidak berputar. Kedua, ini bisa berbahaya. Supply-nya banyak, demand-nya nol, akhirnya bisa muncul pasar gelap. Kalau ini terjadi, bisa muncul penyelundupan-penyelundupan. Ini yang harus kita jaga," jelasnya.

Karena itu, kepastian pembelian timah oleh PT TIMAH dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memastikan hasil pertambangan masuk ke jalur perdagangan yang legal.

Fezzi mendorong pemerintah segera menyusun regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi mekanisme pembelian bijih timah masyarakat oleh PT TIMAH secara berkelanjutan.

"Regulasi ke depan harus cepat dibuat sehingga bisa menjadi dasar PT TIMAH untuk membeli timah masyarakat secara kontinu," ujarnya.

Dia juga menilai penyusunan RKAB ke depan perlu didukung data yang lebih akurat, termasuk data eksplorasi dan pengeboran. Data tersebut dinilai penting agar penentuan alokasi RKAB lebih sesuai dengan kondisi sumber daya di lapangan.

"Data bor dan lainnya juga harus optimal. Jangan sampai karena data kurang, kemudian kuota RKAB yang diberikan juga tidak banyak," katanya.

Fezzi berharap tata kelola pertambangan timah ke depan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam, kata dia, harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban daerah.

Editor : Haryanto