Mahasiswa Unmuh Babel Soroti Kebijakan Pemerintah, Ajukan 7 Tuntutan

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Pangkalanbaru, Senin (15/6/2026), mahasiswa menilai berbagai kebijakan nasional saat ini justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial, menggerus ruang demokrasi, hingga mengabaikan sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

Muhammad Rohman Nahkoda DPM KBM Unmuh Babel 2025/2026, Tekad Perkuat Demokrasi Kampus

Mahasiswa menyoroti penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka menilai sejumlah program bernilai besar lebih mengutamakan proyek populis dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kondisi hari ini menunjukkan adanya kebijakan yang semakin jauh dari realitas masyarakat akar rumput. Sektor kesehatan dan pendidikan justru terancam kehilangan prioritas anggaran," tulis mahasiswa dalam pernyataannya.

Selain itu, mereka juga mengkritik kebijakan energi yang dinilai membebani masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, mahasiswa menyoroti kecenderungan sentralisasi pembangunan yang dianggap mengurangi ruang otonomi daerah dan partisipasi publik.

Baca Juga

Dampak Teknologi dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

Khusus di Bangka Belitung, mahasiswa menilai persoalan eksploitasi sumber daya alam masih menjadi ancaman serius. Mereka menyoroti keberadaan sejumlah proyek yang dianggap berdampak terhadap ruang hidup masyarakat pesisir, nelayan tradisional, hingga masyarakat adat.

Menurut mereka, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan timah juga berpotensi memicu fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan karena semakin banyak generasi muda yang tergoda meninggalkan bangku sekolah demi memperoleh penghasilan instan dari sektor tambang.

Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, yakni:

Baca Juga

Dilaksanakan 3 Pekan di Bangka, ISC 2024 Unmuh Babel Berakhir, Begini Kesan Peserta dari Uganda

1. Mencabut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Makan Bergizi Gratis dan mengalihkan anggaran untuk sektor kesehatan serta pendidikan.

2. Menurunkan harga BBM dan memperbaiki tata kelola energi nasional.

3. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih.

Baca Juga

47 Mahasiswa Unmuh Babel Laksanakan KKN Kedisinian di Kabupaten Bangka

4. Menolak perluasan kewenangan dalam Undang-Undang TNI dan Polri serta menjaga supremasi sipil.

5. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah, termasuk yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

6. Mengevaluasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Baca Juga

Unmuh Babel dan UniMAP Malaysia Bahas Kebijakan Strategis Pembangunan Infrastruktur Nasional

7. Mempercepat pengesahan regulasi yang berpihak kepada rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Tak hanya menyampaikan tuntutan, mahasiswa juga mengajak seluruh organisasi kemahasiswaan, baik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun organisasi eksternal kampus, untuk membangun gerakan kolektif dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan yang mereka nilai semakin mendesak.

Keluarga Besar Mahasiswa Unmuh Babel bahkan menyatakan kesiapan memfasilitasi konsolidasi akbar lintas organisasi mahasiswa dalam waktu dekat guna menyatukan sikap dan langkah perjuangan.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal meningkatnya kritik kalangan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat.

Editor : Haryanto