RDPU Komisi III DPR-RI, Ketum Gekrafs Geram Ide dan Editing Dihargai Nol

JAKARTA, Lintasbabel.iNews.id - Kasus dugaan mark up proyek video profil desa yang menjerat Amsal Sitepu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Senin (30/3). Dalam forum tersebut, Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, tegas meminta Amsal dibebaskan sepenuhnya.

Kawendra menilai kasus yang dialami Amsal bisa menjadi preseden buruk bagi para pejuang ekonomi kreatif di Indonesia. Menurutnya, jangan sampai pelaku ekonomi kreatif justru takut bermitra dengan pemerintah karena khawatir dikriminalisasi setelah pekerjaan selesai.

Baca Juga

Rudianto Tjen Bangga, Riza-Debby Konsisten Bantu Pelaku UMKM Melalui Beragam Event

Dalam kasus ini, Amsal didakwa terkait dugaan mark up proyek video profil desa dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa. Namun, sejumlah pihak menilai ada kejanggalan karena seluruh kepala desa pengguna jasa disebut mengakui pekerjaan video tersebut selesai, digunakan, dan tidak ada komplain terhadap hasilnya.

Selain itu, pihak Amsal juga menyoroti bahwa komponen biaya seperti ide, konsep, editing, dubbing, cutting, hingga penggunaan alat produksi justru dianggap bernilai nol dalam audit. Padahal, menurut pegiat ekonomi kreatif, komponen tersebut merupakan inti dari jasa produksi video.

“Kalau ada oknum jaksa penuntut umum atau inspektorat yang mengatakan ide nol, cutting nol, dubbing nol, itu adalah pernyataan sangat bodoh, sangat terang-benderang menghina profesi,” ujar Kawendra.

Baca Juga

Melati Diisukan Mundur dari DPR RI, Erzaldi: Masa Ibu Mel Mundur, Jangan!

Kawendra juga mempertanyakan penggunaan pasal dalam perkara tersebut. Menurutnya, Amsal hanyalah vendor atau penyedia jasa videografi, bukan pejabat negara yang memiliki kewenangan anggaran.

“Jangan sampai ada proses yang tidak berkeadilan seperti ini. Hal seperti ini berpotensi mencederai semangat Presiden kita untuk mendorong ekonomi kreatif,” katanya.

Sependapat dengan Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian, Melati Erzaldi melihat bahwa tidak ada tindak kejahatan seorang videographer disitu dalam mark up harga.

Baca Juga

Begini Tanggapan BPJ Soal Tambang Tembelok dan Keranggan

“Selaku pelaku ekonomi kreatif yang menawarkan ide dan gagasan memiliki nilai yg tinggi dalam menggabungkan berbagai komponen dari shooting sampai editing, hingga menjadi karya yang nyambung dan bagus” ujarnya

Ia menekankan APH khususnya JPU harus lebih memahami perkara yang sedang di selidiki jangan seenaknya menyamakan penetapan tersangka “pelaku ekonomi kreatif” dgn kasus biasa lainnya.

Melati Erzaldi sebagai Ketua DPW Gekrafs Bangka Belitung Yang juga merupakan Anggota DPR RI Bangka Belitung ini sangat bersyukur Komisi III DPR RI merespon dan mengawal kasus ini dengan baik, agar untuk kedepan nya tidak terjadi ketakutan bagi para pelaku ekonomi kreatif lainnya dalam berkarya.

Baca Juga

DPR RI Optimis UU Penyiaran Rampung Akhir Tahun 2023

Sementara itu, di hadapan Komisi III DPR RI, Amsal Sitepu mengaku pernah mendapatkan intimidasi selama proses hukum berjalan.

“Saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan brownies sambil bilang ‘udah ikutin aja alurnya’. Semoga nggak ada lagi anak muda yang dikriminalisasi,” ujar Amsal.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil RDPU tersebut. 

Baca Juga

Babel Ditarget Raih 1 Kursi DPR RI, HT: Minimal 1, Kalau 2 Hebat Sekali

“Setelah sidang ini, langsung kita tandatangani penangguhan penahanan Amsal,” ujar Habiburokhman.

Editor : Haryanto