Kejari Bangka Selatan Tahan 10 Tersangka Kasus Korupsi Timah, Turunan Perkara Rp300 Triliun

BANGKASELATAN, Lintasbabel.iNews.id - Sepuluh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola penambangan timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Selatan periode 2015-2022, Rabu (18/2/2026) malam.

Kasus ini merupakan kelanjutan perkara korupsi Rp300 triliun, yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan telah memiliki putusan hukum tetap.

Baca Juga

Kejari Basel Tetapkan DN Direktur CV Diratama Tersangka ke-11 Dugaan Korupsi Tata Kelola Timah

Untuk 10 tersangka ini, ditangani penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan.

Berikut daftar 10 tersangka:

1. Ahmad Subagja selaku Direktur Operasi Produksi PT Timah 2012-2016

Baca Juga

Dua PNS Pemkab Bangka Selatan Tersangka Kasus Mafia Tanah, Diduga Kaki Tangan Mantan Bupati

2. Nur Adhi Kuncoro selaku Kepala Perencana Operasi Produksi (POP) PT Timah 2025-2017

3. Kurniawan Effendi Bong selaku Direktur CV Teman Jaya

4. Harianto selaku Direktur CV SR Bintang Babel

Baca Juga

Kajati Babel Apresiasi Kejari Basel Berikan Advokasi Pembuatan Administrasi Kependudukan Anak

5. Agus Slamet Prasetyo selaku Direktur PT Indometal Asia

6. Steven Candra selaku Direktur PT Usaha Mandiri Bangun Persada

7. Hendro selaku Direktur CV Bintang Terang

Baca Juga

Pegawai Kejari Bangka Selatan di Tes Urine, Begini Hasilnya!

8. Hanizaruddin selaku Direktur PT Bangun Basel

9. Yusuf selaku Direktur CV Candra Jaya

10. Usman Hamid selaku Direktur Usman Jaya Makmur.

Baca Juga

Peringatan HBA ke-63 Kejari Basel, Kades Pangkalbuluh Juara Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Kades

Dalam keterangannya, Kajari Bangka Selatan Sabrul Iman mengatakan penanganan perkara ini berdasarkan fakta persidangan. 

Disebutkan Sabrul, lima perusahaan smelter timah yakni PT RBT, CV VIP, PT SBS, PT SIP dan PT TIN yang diwakili terpidana Harvey Moeis bermufakat dengan terpidana Mochtar Riza Pahlevi, saat itu Direktur Utama PT Timah Tbk.

Terjadi kesepatakan antara Harvey dan Riza dalam kerja sama sewa-menyewa alat peleburan biji timah.

Keduanya juga meminta sejumlah perusahaan mitra yang terafiliasi dengan kelima smelter tersebut diberikan legalitas berupa Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK), supaya dapat melakukan penambangan di IUP PT Timah Tbk.

"Tujuannya untuk memenuhi produksi smelter swasta dari hasil produksi mitra usaha di Wilayah IUP PT Timah secara melawan hukum," jelas Sabrul dalam keterangan, Rabu malam.

Editor : Alza Munzi Hipni