Dari Kepatuhan ke Kinerja: Paradigma Baru Reformasi Birokrasi Indonesia

Baca Juga

Menata Pikiran Sebelum Birokrasi: Sebuah Refleksi Filsafat Administrasi Publik

Namun, transformasi ini tidak sekadar soal mengubah sistem pelaporan. Ia membutuhkan perubahan budaya kerja. Culture of compliance yang terlalu menekankan prosedur perlu bergeser ke culture of performance di mana inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan berbasis nilai menjadi kunci. ASN tidak lagi cukup hanya “hadir dan patuh”, tetapi harus “berinovasi dan berkontribusi.”

Transformasi budaya kerja tersebut sejalan dengan gagasan Public Value Management (Moore, 1995) yang menekankan bahwa tugas birokrasi bukan sekadar menegakkan aturan, melainkan menciptakan nilai publik. Dengan demikian, keberhasilan organisasi publik seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan dan layanannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, data menunjukkan bahwa pergeseran ke arah tersebut masih berjalan lambat. Berdasarkan laporan Kementerian PANRB (2023), rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Nasional memang meningkat dari 70,3 (tahun 2022) menjadi 72,1 (tahun 2023). Namun, peningkatan itu belum diikuti oleh perbaikan signifikan dalam indeks persepsi kualitas layanan publik yang masih stagnan di kisaran 3,9 dari skala 5. Artinya, birokrasi memang lebih tertib dalam pelaporan, tetapi belum sepenuhnya berorientasi hasil.

Baca Juga

Digital tapi Manual: Pola Pikir Birokrat Bikin Reformasi Jadi Gimmick!

Kondisi serupa terlihat pada evaluasi SAKIP nasional. Banyak pemerintah daerah memperoleh predikat “B” atau “BB” dalam penilaian kinerja, namun temuan Ombudsman menunjukkan keluhan pelayanan publik masih tinggi, terutama dalam layanan administrasi kependudukan dan perizinan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara “kinerja administratif” dan “kinerja substantif” yang dirasakan masyarakat.

Di sinilah peran digitalisasi pemerintahan menjadi strategis. Melalui e-government dan smart governance, pemerintah dapat memangkas rantai birokrasi, memperkuat transparansi, dan mendorong kinerja berbasis data. Namun, digitalisasi tanpa perubahan budaya hanya akan melahirkan birokrasi elektronik prosedur lama yang dibungkus teknologi baru.

Paradigma kinerja juga menuntut kepemimpinan transformasional di sektor publik. Pemimpin birokrasi tidak cukup hanya menjadi pengawas regulasi, tetapi harus menjadi enabler perubahan. Mereka perlu menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, memberikan ruang bagi ASN muda untuk berkreasi, dan membangun sistem penghargaan yang adil berbasis hasil kerja.

Editor : Muri Setiawan