DPRD dan Pemkab Babar Sahkan Raperda RPJMD 2025–2029

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama DPRD resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 melalui rapat paripurna yang digelar di Mahligai Betason II, Senin (6/10/2025).

Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu, dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan RPJMD periode 2025–2029 merupakan momentum penting bagi daerah untuk menentukan arah pembangunan ke depan.

Baca Juga

Istighfar Redakan Amarah, Pesan Umi Pipik di Kajian Muslimah Bangka Tengah

"Isi RPJMD ini kan memuat visi dan misi Bupati, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ekonomi kita. Kemudian pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan," katanya.

"Yang paling mendesak, kita lihat masalah perekonomian masyarakat. Kita berharap agar pemerintah daerah menyikapi ini. Terkait pertambangan, perkebunan atau investasi," lanjut Badri.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat,Yus Derahman mengatakan, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan utama yang akan memandu sinergi antar pemangku kepentingan serta arah alokasi anggaran daerah.

Baca Juga

Parah, Aktivitas Tambang Ilegal Rambah Kompleks Pemkab Bangka Barat

“Dokumen ini menjadi pedoman penting agar pembangunan daerah berjalan searah dan terukur,” ujarnya.

Menurut Yus, RPJMD 2025–2029 harus mampu merumuskan strategi yang tajam dan terukur untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta penguatan potensi ekonomi berbasis inovasi.

“Kita ingin pembangunan di Bangka Barat berjalan lebih merata, mengurangi kesenjangan wilayah, dan mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan,” ucapnya.

Baca Juga

Pemkab Bangka Kembangkan Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan di Laut

Lebih lanjut, Yus Derahman menekankan bahwa penyusunan RPJMD ini tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Keberhasilan pelaksanaan RPJMD akan menjadi tolok ukur utama kinerja pemerintah daerah dalam satu periode,” katanya.

Raperda RPJMD 2025–2029, kata Yus, disusun sebagai respon langsung terhadap kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan faktual masyarakat di Bangka Barat.

Baca Juga

Tingkatan Pengelolaan Keuangan di Desa, Pemkab Bangka Barat Luncurkan Aplikasi Siskeudes

Selain itu, RPJMD juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

“Dengan adanya RPJMD ini, arah pembangunan daerah bisa berjalan sinergis dengan kebijakan nasional. Harapannya, setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Editor : Haryanto