Garuda dan AirAsia Berpotensi Lakukan PHK Massal

JAKARTA, lintasbabel.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terpaksa turun tangan, menyelesaikan permasalahan yang kini tengah dihadapi dua maskapai besar di Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT AirAsia Indonesia. Hal ini menyusul informasi yang menyebutkan bahwa di kedua maskapai tersebut bakal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kedua maskapai tersebut, saat ini tengah menghadapi permasalahan bisnis operasional. Jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan permasalahan baru, terutama bagi para pekerja di bawahnya.

Baca Juga

Kemnaker Tegaskan Pemberian THR H-7 Lebaran dan Dibayar Secara Penuh 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengutarakan, manajemen Garuda dan AirAsia akan berkonsultasi dengan Kemnaker perihal langkah strategis yang harus diambil ke depannya. 

Rencananya, pertemuan antara Kemnaker, Garuda Indonesia, dan AirAsia dilakukan pada Selasa (1/2/2022).

"Garuda dan AirAsia berkoordinasi dengan saya karena mereka mau kolaps (bangkrut). Artinya ada potensi permasalahan bisnis yang berdampak pada permasalahan ketenagakerjaan, tapi kemnaker siap bantu memediasi, seperti Pertamina," ujar Indah saat ditemui di kawasan hotel Aston Kartika, Senin (31/1/2022). 

Baca Juga

Kemnaker Terima 5.680 Laporan THR Bermasalah

Meski begitu, belum ada pernyataan resmi Garuda dan AirAsia kepada Kemnaker telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Indah menegaskan, pengurangan jumlah karyawan adalah jalan terakhir yang harus dilakukan.

Kemnaker, kata Indah, berupaya agar kedua entitas penerbangan itu mengedepankan dialog dengan karyawan. Hal itu ditempuh melalui sinergitas dengan pemerintah agar bisa ruang mediasi bisa berjalan. 

"Mereka belum bilang PHK, PHK itu jalan terakhir, apapun permasalahan bisnis akan kita arahkan untuk dialog. Belum ada mediasi, mereka baru datang berkonsultasi. Saya mau bilang, banyak bisnis yang banyak masalah, jadi perkuat sinergitas," katanya.

Baca Juga

Sudah Disetujui Presiden, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Berat untuk Dicabut

Untuk emiten dengan kode saham GIAA, hingga kini mencatatkan utang sebesar Rp189 triliun. Utang tersebut merupakan total kewajiban perusahaan terhadap debitur, vendor, hingga lessor atau perusahaan penyewa pesawat. 

Perkara utang jumbo itupun berdampak signifikan sektor ketenagakerjaan lantaran kinerja operasional dan cash flow Garuda Indonesia masih terkontraksi. 

Wakil Menteri atau Wamen BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, PHK karyawan Garuda Indonesia bakal dilakukan sebagai upaya efisiensi keuangan. 

Baca Juga

Sinyal Kemnaker, UMP Babel Tahun 2022 Bakal Naik

Saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, dia Kartika menerangkan, PHK dilakukan melalui program pensiun dini hingga program lain yang nantinya ditawarkan manajemen. 

"Rencana Garuda melakukan pengurangan jumlah karyawan, baik melalui program pensiun dini maupun program-program lainnya," ujar Kartika beberapa waktu lalu. 

Langkah pengurangan jumlah karyawan Garuda pun sejalan dengan pemangkasan sejumlah rute penerbangan domestik dan internasional. Untuk rute penerbangan domestik akan berkurang dari 237 rute menjadi 140 rute saja.

Artinya, ada 97 rute yang nantinya ditutup. Hal itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah armada pesawat Garuda Indonesia kepada lessor atau perusahaan penyewa pesawat.

Editor : Muri Setiawan