Malapetaka Laut Beriga: Badan Usaha Plat Merah Kini Mulai Serakah

Dikabarkan PT. Timah selaku pemegang IUP diwilayah laut beriga Kab. Bangka Tengah telah menerbitkan SPK kepada 10 CV sebagai mitranya, yang kemudian secara keseluruhan berjumlah 120 unit PIP yang akan turun beroperasi diwilayah tersebut. 

Baca Juga

Polda Babel Tanam 1.870 Kayu Putih di lahan Eks Tambang Area Bandara

Dengan demikian PT. Timah yang merupakan perusahaan plat merah dibawah naungan BUMN seharusnya dapat menyelaraskan tindakan sesuai dengan semboyannya BUMN hadir untuk negeri yang dapat dilakukan melalui cara yakni, menunjang semua kebutuhan nelayan dalam melakukan proses penangkapan ikan, bukan sebaliknya melakukan perusakan lingkungan sehingga masyarakat merasakan dampak negatif dari kehadiran aktivitas pertambangan dilaut mereka. 

Maraknya aktivitas pertambangan yang mengesampingkan regulasi UU no 3 tahun 2020, yang didalamnya menjelaskan secara komprehensif terkait aktivitas pertambangan, bahwa pemilik IUP wajib untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang dengan tingkat keberhasilan seratus persen, sering kali hal tersebut tidak dijalankan sehingga menjadi persoalan yang serius untuk dapat ditindak tegas oleh pemerintah melalui dinas terkait. 

Dengan demikian kita harus belajar dari sejarah panjangnya PT. Timah dan aktivitas Penambangan di wilayah laut Bangka Belitung yang dinilai telah banyak merugikan masyarakat BABEL dengan tidak adanya kontribusi nyata yang dirasakan serta banyaknya kejadian yang  kerap melibatkan masyarakat akan konflik horizontal antara nelayan dengan penambang yang diakibatkan dari aktivitas tambang laut. 

Baca Juga

Pekerja Tambang Timah di Bangka Barat Tewas Diduga Tertimpa Batu

Berdasarkan hasil dari kesepakatan bersama yang telah dibangun melalui forum audiensi bahwa DPRD Kab. Bangka Tengah menyampaikan PT. timah belum dapat beraktivitas terlebih dahulu mengingat hal ini akan dilakukan pembicaraan intens dahulu terhadap pemerintah pusat, mengingat dalam hal tersebut pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk memutuskannya, dan belum lagi dalam hal ini masyarakat jelas sangat terdampak dengan kehadiran pertambangan ini karena penghasilan yang didapatkan tidak sebnding dengan dampak negatif yang didapatkan.

Editor : Muri Setiawan