Tingkat Kemiskinan Desa Hampir 2 Kali Lipat Wilayah Perkotaan, Pelatihan Program P3PD Jadi Solusi

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Tingkat kemiskinan wilayah pedesaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kawasan perkotaan. Padahal, potensi sumber daya paling banyak ada di tingkat pedesaan.

Hal ini diungkapkan oleh Hari Purnomo selaku Koordinator Regional Management Consultant (RMC) 6 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), usai penutupan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, Program Penguatan dan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Kota Pangkalpinang, Kamis (19/10/2023) malam.

Baca Juga

Pelatihan P3PD Angkatan IV, Dirjen Bina Pemdes Ajak Aparatur Desa Bikin Kemajuan di Desa-Desa

"Kita tahu dari data yang ada, angka kemiskinan di desa ternyata hampir 2 kali lipat dengan angka kemiskinan di kota. Padahal sumber daya yang ada di desa lebih banyak dibandingkan di kota. Ini jadi tantangan bagi pemerintahan dan kelembagaan desa, melalui program P3PD ini bisa meningkatkan pembangunan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengurangi urbanisasi dari desa ke kota," katanya.

Kegiatan P3PD ini sendiri adalah program dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

Dikatakan Hari, pelatihan ini secara nasional diikuti 33 ribu lebih peserta, dimana untuk wilayah Provinsi Kepulauan Babel sendiri telah dilaksanakan sebanyak 6 angkatan.

"Pelatihan angkatan 6 selesai hari ini, yang mana sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2023 kemarin. Kegiatan ini sendiri dimulai sejak tanggal 20 September 2023, dimana pembukaan untuk angkatan pertama di Provinsi Jawa Barat, oleh Bapak Inspektur Jenderal Kemendagri," katanya.

Hari menambahkan, pada akhir kegiatan pelatihan nanti, ditargetkan ada 33 ribu lebih peserta seluruh Indonesia. Sementara di Babel ada 1.072 peserta yang akan dilatih.

Dalam proses pelatihan yang dilakukan secara bertahap, kata Hari, selalu dilakukan monitoring dan evaluasi tingkat nasional. Untuk Babel yang sudah melakukan 6 kali gelombang pelatihan, dari hasil evaluasi para peserta memiliki nilai tertinggi nasional.

Penutupan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, Program Penguatan dan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Kota Pangkalpinang, Kamis (19/10/2023) malam. Foto: Lintasbabel.iNews.id/ Muri Setiawan.

"Sampai gelombang kelima, dari hasil evaluasi, terbukti dari yang tadinya nilai mereka 64 poin, pada saat setelah dilatih jadi 92, ada peningkatan. Nilai ini tertinggi secara nasional. Artinya, keberhasilan pelatihan untuk memberikan pelatihan kita dianggap tertinggi. Ini membuktikan bahwa Babel, aparatur desa dan perangkat kelembagaan desa mempunyai potensi motor penggerak pembangunan desa masing-masing," ujarnya.

Dikatakannya, dari hasil evaluasi bersama, ternyata otonomi desa melalui UU Desa yang sudah diluncurkan pada tahun 2014 sampai 2022, dalam hal pengelolaan dana desa, atau anggaran desa belum secara efektif menunjukkan hasil yang nyata.

"Artinya, belanja desa belum efektif. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan pelatihan seperti ini. Harapannya, maka perangkat desa, pemerintahan desa dan kelembagaan desa mampu menjadi motor penggerak, agar kesejahteraan dan kemandirian di desa cepat tercapai," tuturnya.

Sementara itu, Yani Basaroni selaku Kepala Desa (Kades) Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengapresiasi kegiatan P3PD ini.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan ilmu pengetahuan dari regulasi-regulasi langsung dari pemerintah pusat. Regulasi ini sendiri akan kita terapkan di dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Adapun regulasi yang dipaparkan, itu sangat bermanfaat sekali," ujar Roni sapaan akrabnya.

Roni berharap kegiatan pelatihan seperti ini dapat terus dilakukan di kemudian hari, agar pemerintahan dan aparatur kelembagaan di desa terus meningkat kapasitas dalam kerja-kerja secara teknis di daerah masing-masing.

"Tentu, kami berharap Kementerian Dalam Negeri rutin melaksanakan kegiatan seperti ini, sehingga regulasi-regulasi yang baru bisa kami serap setiap tahunnya, dan kami update. Sehingga kami tidak melenceng dari regulasi yag dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya.

Tim  Pendamping Pusat Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengungkapkan terdapat beberapa tantangan utama pemerintahan di tingkat desa, seperti belum optimalnya pelayanan dasar dan belum kuatnya kapasitas pemerintah desa dan supra desa sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial dan kemiskinan di desa.

Selain itu, belum berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian desa sehingga belum memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan perekonomian desa. Terakhir, tantangan selanjutnya adalah minimnya kapasitas perencanaan dan penganggaran yang inklusif di desa sehingga pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan masih belum memadai yang kemudian berpengaruh pada basis pembangunan dan perekonomian masyarakat desa yang belum terpadu.

"Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelatihan yang didukung melalui program P3PD ini hadir sebagai solusi untuk memajukan desa dengan otonominya yang berasaskan rekognisi dan subsidiaritas dengan harapan ke depan desa dapat mandiri dari sisi fiskal, dibuktikan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang signifikan," demikian ucapan Tim Pendamping Pusat yang dibacakan oleh perwakilannya, Dian.

Pelatihan ini sendiri merupakan bagian program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank). 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kegiatan ini berlokus pada 268 desa dengan target 1.072 peserta. Dari angkatan pertama sampai angkatan keenam, pelatihan P3PD di Babel sudah terlaksana sesuai target, dimana total terdapat 268 desa yang menghadiri kegiatan pelatihan ini.

Masing-masing angkatan terdiri dari 6 kelas. Adapun setiap kelas berisikan 32 orang, terdiri dari 8 desa, dimana perwakilan setiap desa sebanyak 4 orang antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua PKK.

Editor : Muri Setiawan