Tahun 2024 Tidak Ada Lagi ASN Honorer, Pemerintah Bisa Apa?

JAKARTA, lintasbabel.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyatakan, batas akhir masa penyelesaian tenaga honorer adalah tahun 2023. Ini artinya, pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi tenaga honorer, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurut Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPANRB, Mohammad Averrouce, batas waktu tersebut diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018, tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan waktu dari Tahun 2018 hingga 2023. 

Baca Juga

Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023

"Sekarang ini masa transisi, jadi di tahun 2024 baru engga ada (tenaga honorer) sama sekali," ujar Averrouce kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu(22/1/2022). 

Mekanismenya, kata dia, untuk ASN sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Pihaknya berharap di tahun ini dan tahun sebelumnya terdapat seleksi PPPK yang masih dilaksanakan, sehingga masih ada waktu.

"Sebenarnya, istilah tenaga honorer itu sudah tidak ada di peraturan perundang-undangan. Istilah ini terbawa hingga sekarang karena ada program khusus terkait penyelesaian tenaga honorer dari tahun 2004 hingga 2014," kata Averrouce.

Baca Juga

Cara Cek Formasi CPNS 2023 dan PPPK

Sampai sekarang, sambung dia, misalnya guru bagian tenaga honorer masih diproses, dan pihaknya juga mendorong untuk tenaga administrasi. 

"Jadi, secara legalitas formal, istilah tenaga honorer sudah tidak ada, tapi memang ini penyelesaiannya masih berproses termasuk guru, tenaga kebersihan, dan tenaga administrasi," ungkap Averrouce.

Dia menjelaskan, seleksi tetap dijalankan sesuai Undang-Undang ASN. Pihaknya pun mendorong pemerintah daerah untuk secara komprehensif lagi memotret kebutuhan ASN, baik PNS dan PPPK di lingkupnya.

Baca Juga

Syarat Pendaftaran CPNS dan PPPK

"Kebutuhannya secara rasional berapa, makanya di tulisan Pak Menteri PANRB, dituliskan juga kita perlu cermat lagi melihat profil kebutuhan sebenarnya," kata Averrouce.

Misalnya, Mendikbud Nadiem Makarim memiliki Program 1 Juta Guru, tapi yang sekarang dimasukkan masih sebanyak 500 ribu-an sebagai formasinya. Memang masih ada kebutuhannya, dan itu yang juga didorong terus menjadi bagian solusi penting penyelesaian tenaga honorer bagian guru.

Di 2024, sambung dia, sesuai UU ASN, karena mengamanatkan untuk menjadi ASN, masuknya harus melalui rekrutmen dan seleksi. 

Baca Juga

Aturan Halal Bihalal Bagi Instansi Pemerintah, Menpan: Setelah Tanggal 2 Mei

"Outsourcing banyak, misalnya tenaga kebersihan, bisa alih daya bisa kontrak sebetulnya. Jadi, sebetulnya yang sekarang kita harus pastikan bahwa ASN dalam manajemen besarnya ada PNS dan PPPK, untuk pimpinan SKPD atau organisasi tingkat daerah kita harapkan sama sekali ngga ngangkat, sudah selesai, di PP 48 tahun 2005 sampai PP 96 tahun 2012 meminta sudah tidak boleh mengangkat, tapi mereka masih ngangkat (tenaga honorer)," tutur Averrouce.

Dia menambahkan, KemenPANRB sudah memiliki sistem nasional yang menghitung betul formasinya pegawainya, tetapi rekan-rekan di daerah perlu dikolaborasikan supaya tidak mengangkat tenaga honorer sembarangan. 

"Ini yang terjadi, makanya di daerah banyak yang katanya numpuk tenaga honorernya, walaupun mungkin itu tenaga harian lepas, atau outsourcing itu yang dianggap jadi tenaga honorer," ungkap Averrouce.

Baca Juga

Pemprov Babel Usulkan 75 orang untuk kebutuhan CPPPK di Babel

Di tingkat pusat pun tenaga honorer jumlahnya sudah sangat sedikit, dan di Kementerian PANRB juga sudah tidak ada. 

"Karena sudah masuk dalam formasi PPPK, kami menghitung betul pegawai yang kemarin diangkat meski non-PNS, itu nanti harus dimasukkan dalam manajemen besar ASN, di kami sudah tidak ada honorer, sudah sebagian besar masuk seleksi dan tinggal di-upscaling lagi, masih ada waktu 2 tahun untuk diperkuat lagi," kata Averrouce.

Editor : Muri Setiawan