Kampanye Politik Boleh di Kampus, Prof Ibrahim: Harus Ada Rambu-Rambu yang Jelas

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id - Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof. Ibrahin merespon positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memperbolehkan lembaga pendidikan seperti kampus, menjadi lokasi kampanye bagi peserta Pemilu 2024. 

Prof Ibrahim mengungkapkan, keputusan tersebut sudah tepat karena kontestasi gagasan dimulai dari diskusi-diskusi yang sifatnya nuansa akademik. 

Baca Juga

Menteri Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Izin dari Presiden

"Kami terbuka, kalau keputusan otoritas penyelenggara pemilu memberikan kesempatan kepada kampus sejauh objektivitasnya dijaga, sejauh kami diberi perangkat untuk menjaga objektivitas itu," kata Ibrahim, Senin (28/8/2023).

Ibrahin mengatakan, kampus tidak perlu khawatir dengan keputusan tersebut, tetapi dengan syarat sejauh ada rambu-rambu yang jelas dan diberikan aturan.

"Kami berharap bahwa kampanye yang direncanakan, boleh dilaksanakan di kampus tetapi diatur sedemikian rupa, agar tidak menyulitkan kita dan kampus tidak dijadikan sebagai objek empuk, sehingga kemudian menyulitkan ototritas kampus untuk mengatur, sehingga kita di branding tidak netral," ucapnya.

Lebih lanjut Ibrahim menuturkan, debat gagasan boleh dilaksanakan dengan syarat dihadiri oleh semua calon minimal 50 persen kontestan pemilu.

Diketahui, MK telah merevisi materi pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Pasal itu diubah menjadi, "Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu." 

Putusan MK tersebut turut menjadi respon dari kalangan akademik hingga pemerhati politik, yang khawatir  embaga pendidikan di branding tidak netral. 

Presiden Mahasisiwa BEM KM UBB, Andi Firdaus Purnama mengungkapkan, kampanye politik boleh dilaksanakan di kampus, tetapi dengan catatan harus dihadiri oleh semua peserta pemilu. 

"Untuk debat gagasan, kami membuka ruang, namun dengan catatan, yang hadir bukan satu praksi bukan hanya partai itu dan bukan hanya satu partai, namun seluruh paslon yang kami harapkan bisa  hadir membersamai," ujarnya.

Editor : Muri Setiawan