BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kembali menggelar rapat bina pamong atau Bangka Barat Betason di halaman Kantor Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, pada Selasa (1/8/2023) pagi.
Diketahui, kegiatan bina pamong ini merupakan pertemuan antara kepala daerah bersama sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pejabat pemerintah desa dan masyarakat setempat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah masyarakat Desa Buyan Kelumbi menyampaikan berbagai aspirasi ke Bupati Bangka Barat, Sukirman yang hadir. Mulai dari persoalan pertanian, fasilitas kesehatan, hingga akses jalan Desa.
Ishak, salah satu masyarakat setempat menyampaikan aspirasi terkait dengan permohonan perbaikan fasilitas Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) ditempat mereka. Menurutnya, kondisi fasilitas kesehatan tersebut kondisinya kini cukup memprihatinkan.
"Kami warga merasa cukup prihatin dengan kondisi Poskesdes Kelumbi, karena setiap hujan kasihan sama bidan karena disana banyak yang bocor atapnya deknya. Kalau bisa Dinas Kesehatan lihat atau kunjungi minta bantu lah, karena kalau berobat jauh hanya di Poskesdes itulah," kata Ishak.
Di kesempatan yang sama, Dahlan, salah seorang warga lainnya juga menyampaikan aspirasi mengenai kendala pengairan di sawah milik mereka. Sudah beberapa waktu kebelakang ini fasilitas pertanian di daerah mereka mengalami kerusakan dan butuh diperbaiki.
"Posisi bendungan ini kan di luar area sawah, nah masalahnya bendungan sudah jebol ketika dibuka tutup airnya tidak mengalir ke sawah. Kemudian siring juga udah macet, jadi kita kepengen diperbaiki lah. Disini Gapoktan Kelumbi pak, kalau luas area persawahannya kurang lebih 50 hektare," kata Dahlan.
Menanggapi aspirasi dari masyarakat Desa Buyan Kelumbi, Bupati Bangka Barat Sukirman mengatakan ia bakal mengerahkan instansi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan yang disampaikan oleh masyarakat dalam kegiatan bina pamong.
"Inilah pentingnya bina pamong ini kita bisa berkomunikasi dengan baik dan langsung dengan masyarakat. Disini kita mendengar aspirasi masyarakat, contoh tadi soal akses jalan desa. Setidaknya nanti itu ditebas dulu, sebelumnya sudah ada jalan setapak tinggal perlu sentuhan dari Dinas PUPR," ujar Sukirman.
"Kemudian untuk bendungan kita lihat dulu apakah itu primer atau sekunder. Kita lihat juga apakah itu Pemerintah pusat, provinsi atau mana yang akan menanggulangi. Terakhir untuk kerusakan di Poskesdes, bisa kita siasati lah melalui perusahaan daerah kita minta bantuan ke mereka karena menunggu anggaran kita lama," ucapnya.
Editor : Muri Setiawan