AJI, AMSI dan IJTI Bacakan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pada Pengujian UU Pers

Baca Juga

MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

Poin ketiga, sebagai fasilitator, maka jika terdapat pembentukan peraturan di bidang pers tanpa mengikutsertakan organisasi pers, maka barulah bisa dianggap bertentangan dengan fungsi dalam UU Pers sendiri. 

"Seandainyapun terjadi, permalasahan berada di tataran implementasi bukan pada tataran normatif dengan memintakan Dewan Pers kehilangan sebagian fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers membentuk peraturan di bidang pers," kata Ade.

Poin terakhir, mencermati posita para Pemohon mengenai memfasilitasi adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers. 

Baca Juga

Dewan Pers: Judicial Review UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 adalah Bentuk Pembangkangan

Hal tersebut dikhawatirkan justru membuat peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan berpotensi bertentangan satu dengan yang lain. 

"Hal ini berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku dan beragam penafsiran sesuai versi masing-masing organisasi pers. Dikhawatirkan justru memunculkan kebingungan massal pada insan pers Indonesia dan mengganggu kebebasan serta profesionalitas pers," tutur Ade menutup pernyataannya tersebut.
 

Editor : Muri Setiawan