Presiden Putin Resmi jadi Buronan Internasional

DENHAAG, lintasbabel.iNews.id - Presiden Rusia Vladimir Putin resmi ditetapkan menjadi buronan, setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada Jumat, 17 Maret 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan kejahatan perang.

Orang nomor satu di Rusia ini, didakwa melakukan kejahatan perang berupa deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia selama invasi militer ke Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini. 

Baca Juga

Pasukan Ukraina Dikabarkan Bunuh Presiden Putin Pakai Drone

Selain Putin, International Criminal Court (ICC) juga memerintahkan penangkapan terhadap Komisaris Kepresidenan Rusia urusan hak-hak anak, Maria Lvova Belova dengan dakwaan yang sama.

Dilansir dari pravda.com, Penerbitan surat perintah penangkapan ini berdasarkan hasil sidang pendahuluan  atas permohonan Penuntut Umum yang mengajukan dua gugatan terkait kejahatan perang Putin di Ukraina. Kedua poin gugatan tersebut adalah deportasi ilegal anak-anak Ukraina dan penghancuran fasilitas infrastruktur sipil.

"Sidang Pendahuluan II mempertimbangkan, berdasarkan permohonan Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2023, bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk secara tidak sah dan pemindahan penduduk secara tidak sah dari wilayah pendudukan di Ukraina ke Federasi Rusia, dengan prasangka terhadap anak-anak Ukraina," bunyi kutipan pernyataan putusan sidang Pendahuluan II. 

Baca Juga

Gawat, Intelijen Prediksi Presiden Putin akan Segera Meninggal Dunia

"Mengingat bahwa perilaku yang ditujukan dalam situasi saat ini diduga sedang berlangsung, dan bahwa kesadaran publik tentang surat perintah tersebut dapat berkontribusi pada pencegahan tindakan kejahatan lebih lanjut, Dewan menganggap bahwa demi kepentingan keadilan untuk memberi wewenang kepada Pendaftaran untuk secara terbuka mengungkapkan keberadaan surat perintah, nama tersangka, kejahatan yang dikeluarkan surat perintah, dan cara pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan oleh Kamar," kata Penjabat Presiden ICC Piotr Hofmański.

Menanggapi hal ini, Rusia berdalih bukan merupakan anggota dari Pengadilan Kriminal Internasional dan sama sekali tidak bekerja sama dengan badan intergovernmental ini, sehingga apapun keputusan ICC tidak memilik dampak bagi Rusia dan batal demi hukum.

"Tidak penting bagi Rusia, khususnya dari sudut pandang hukum. Rusia tidak bekerjasama dengan badan (ICC) ini, dan kemungkinan perintah penangkapan yang berasal dari Mahkamah Internasional ini akan batal demi hukum bagi kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Sebelumnya pada Oktober 2022, Komisaris Kepresidenan urusan hak-hak anak Rusia, Maria Lvova Belova menyampaikan laporan kepada Presiden Vladimir Putin, bahwa ada sekitar 2 ribu anak yatim-piatu dari seluruh wilayah Ukraina telah dideportasi ke Rusia, termasuk 350 anak dari Donbass yang kini telah ditempatkan di 16 wilayah Rusia, dan seorang anak dari Mariupol yang diadopsi secara pribadi oleh Maria Lvova.

Editor : Muri Setiawan