MOSKOW, lintasbabel.id - Presiden Rusia Vladimir Putin menangguhkan pengiriman mahasiswa dari universitas maupun politeknik untuk berangkat ke Perang Ukraina. Larangan itu usai Putin menandatangani dekret terbaru soal pengiriman pasukan cadangan ke Ukraina, Sabtu (24/9/2022).
Hal itu dilakukan sebagai bentuk penegasan dari dekret yang diteken Putin 3 hari sebelumnya, bahwa mahasiswa sekalipun sudah mengikuti pelatihan militer tak dimasukkan dalam daftar pasukan cadangan.
Dalam keputusan presiden yang diterbitkan di situs web Kremlin, penangguhan diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi maupun kejuruan yang terakreditasi negara. Keputusan tersebut hanya mencakup mahasiswa yang mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan pemerintah atau organisasi penelitian.
“Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya dan berlaku bagi yang terdaftar resmi sejak 21 September 2022,” bunyi dokumen dekret, dikutip dari RT, Minggu (25/9/2022).
Pada hari yang sama Putin juga menandatangani perubahan KUHP Rusia. Personel militer yang menyerahkan diri kepada pasukan musuh selama konflik bersenjata akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara setelah pulang. Namun, mereka yang baru pertama kali melanggar bisa terbebas dari hukuman jika melarikan diri dari penangkapan musuh lalu kembali ke unit masing-masing.
Aturan baru juga mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun kepada anggota militer yang menolak ambil bagian dalam permusuhan bersenjata serta mereka yang meninggalkan atau menghindari wajib militer. Selain itu pelaku penjarahan selama masa perang atau operasi militer bisa dihukum penjara 15 tahun.
Setelah Putin mengumumkan dekret pada 21 September, Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengeluarkan pernyataan akan mengerahkan 300.000 personel pasukan cadangan. Mereka adalah pria pria yang yang memiliki pengalaman tempur dan spesialisasi tertentu yang dibutuhkan dalam operasi militer khusus di Ukraina.
Editor : Muri Setiawan