APBN 2023 Difokuskan untuk Pemilu dan IKN

JAKARTA, lintasbabel.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut beberapa proyek terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi prioritas belanja APBN tahun 2023.

Kata Sri, APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak ekonomi dunia yang terjadi.

Baca Juga

Menkeu Bagikan Insentif Rp4 Triliun ke Pemda yang Sukses Kendalikan Inflasi

Namun di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu kami akan melihat dari sisi belanja negara yang mendukung prioritas nasional, seperti sumber daya manusia (SDM), pemmbangunan infrastruktur termasuk IKN, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Sri Mulyani, dalam keterangan pers virtual, Senin (8/8/2022).

Selain itu, kata Sri, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan darah untuk bisa mendukung program prioritas nasional. Dari sisi pembiayaan, akumulasi dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi mendatang.

Baca Juga

Profil Rafael Alun Trisambodo, Pejabat DJP yang Hartanya Hampir Menyamai Menkeu Sri Mulyani

Belanja kementerian lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional yakni, untuk SDM dan belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.

“Instruksi bapak presiden untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa pemerintah akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Kemudian, anggaran kesehatan tidak akan ada lagi alokasi khusus pandemi Covid-19, namun anggaran kesehatan reguler akan naik dari Rp133 triliun menjadi Rp168,4 triliun.

Baca Juga

4 Orang Indonesia Ini Pernah Jabat Direktur Bank Dunia, Siapa Saja Mereka?

Sedangkan, anggaran untuk subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun. Diproyeksikan masih akan membesar pada 2023. Di mana, beberapa subsidi barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan, dengan konsekuensi subsidi yang meningkat.

“Presiden juga meminta dari sisi APBN untuuk membuat simulasi stress test kalau seandainya kondisi global dalam situasi tidak membaik, sehingga ekonomi kita tetap terjaga dan APBN tetap sustainable,” katanya. 

Editor : Muri Setiawan