Tersangka Bupati Kuansing Bantah Tuduhan, KPK Kantongi Alat Bukti

JAKARTA, lintasbabel.id - Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi bantahan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra (AP). Andi Putra melalui penasihat hukumnya menyangkal telah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Setyo mempersilakan Andi Putra maupun penasihat hukumnya menyangkal OTT KPK. 

Kata Setyo, KPK telah mengantongi alat bukti aliran uang dugaan suap terkait pengurusan izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) sawit PT Adimulia Agrolestari kepada Andi Putra. 

Baca Juga

Kejaksaan Agung Periksa 1 Orang Saksi Terkait Perkara Korupsi Komoditas Timah

"Tentunya penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang lain yang sudah diyakini, artinya yakni berdasarkan alat bukti tersebut patut diduga telah terjadi pemberian dari pihak SDR (Sudarso) kepada AP," kata Setyo, dilansir dari iNews, Rabu (20/10/2021). 

"Nah, itulah yang meyakinkan kepada penyidik untuk kemudian menetapkan status daripada SDR dan AP sebagai tersangka," imbuhnya. 

Setyo mengaku sudah mengetahui informasi bantahan Andi Putra soal OTT KPK. Dia tak mempermasalahkan Andi Putra melalui penasihat hukumnya membantah.  
Lanjut Setyo, penyidik tidak akan memaksa Andi Putra untuk mengakui perbuatannya, karena itu merupakan hak mereka.  

Baca Juga

Kejaksaan Agung Sita 1 Unit Rumah Mewah Milik Aon Tersangka Korupsi IUP PT Timah di Serpong

"Ya, media lokal menyebut Bupati (Kuansing) melalui PH menolak ini disebut sebagai OTT. Saya jelaskan, tersangka memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan atau menyampaikan keterangan sesuai versinya dia, dan itu juga tidak akan dipaksakan oleh penyidik kemudian penyidik memaksa harus seperti ini, itu, itu hak tersangka," katanya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing. 

Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya. 

Baca Juga

Kasus Korupsi IUP Timah, Kejagung Periksa Mantan Kadis ESDM Pemprov Bangka Belitung

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Senin, 18 Oktober 2021. Bupati Kuansing, Andi Putra sendiri memang sempat 'hilang' saat akan ditangkap KPK. Andi Putra kemudian menyerahkan diri setelah KPK meminta bantuan keluarganya. 

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. 

Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
 

Editor : Muri Setiawan