BANGKA BARAT, lintasbabel.id - Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel, melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang–undangan yang berlaku bagi WBP/Tahanan pada Rutan Kelas IIB Muntok, Rabu (25/5/2022).
Kegiatan ini dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
Kegiatan Penyuluhan diawali dengan sambutan dari Kepala Rutan Kelas IIB Muntok, Abdul Rasyid Meliala menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim dari Kantor Wilayah yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pembinaan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan yang ada di Rutan Kelas IIB Muntok yang sangat bermanfaat tentunya untuk WPB/Tahanan.
"Dengan harapan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini dapat menggunakan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Selanjutnya, kegiatan Penyuluhan Hukum dibuka oleh Eko Saputro, S.H. Kabid Hukum beserta Tim Penyuluh Hukum pada Subbidang Penyuluhan Hukum, Bankum dan JDIH Babel.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Eko Saputro menyampaikan dengan adanya kegiatan ini, kemudian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum dalam hal ini tentang bantuan hukum dan etika/perliku tahanan/WBP di Rutan Kelas IIB Muntok.
Adapun pemaparan materi pertama disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sofian dengan materi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam penyampaian materi ini difokuskan terkait tata cara/persyaratan dan hak-hak masyarakat yang kurang mampu yang tersandung masalah hukum baik pidana maupun perdata, untuk memperoleh bantuan hukum Litigasi/Non Litigasi secara cuma-cuma.
"Dari tahap penyidikan/gugatan/persidangan/putusan sampai dengan selesai dan pendampingan di luar pengadilan, konseling/konsultasi hukum yang bisa didapatkan dengan mengajukan permohonan sendiri ataupun melalui penujukan Hakim kepada Pemberi Bantuan Hukum/OBH yang telah terdaftar di Kemenkumham RI," kata Sofian.
Pemaparan materi kedua disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ferry Yulianto dengan tema Pembinaan Kemandirian bagi WBP berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999. Yang meliputi hal-hal diantaranya adalah ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap dan perilaku bagi WBP/Tahanan di dalam Lapas/Rutan.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
