PANGKALPINANG, lintasbabel.id - Kemenkumham Babel, Ikuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi B03 Tahun 2022 secara Virtul. Hal ini dilakukan menindaklanjuti Surat Undangan Rapat Biro Perencanaan Sekretariat Jendral No. SEK.1-UM.01.01-393.
Giat tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara berkala maka Biro Perencanaan akan melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi triwulan I (B03) tahun 2022 yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Hubungan Masyarakat, Reformasi kemente dan Teknologi Informasi mengikuti kegiatan ini secara virtual dari meja masing-masing.
Turut hadir Kepala Divisi Administrasi ( Itun Wardatul Hamro ), Kepala Bagian Program dan Humas (N.A Triandini Oscar), Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI (Sriyani Agustina) beserta jajaran.
Kegiatan evaluasi ini dibuka dengan sambutan dari Plt Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Sunu Teddy Maranto.
Selanjutnya penyampaian materi dan narasumber disampaikan oleh Jusneni. Dia menyampaikan kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menilai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
"Kemudian hal-hal terkait indeks dan target dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dicapai di tahun 2022 serta hasil evaluasi pemenuhan data dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi," katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kanwil Babel telah memenuhi seluruh data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang diminta dan seluruh data dukung yang diunggah telah sesuai.
"Selanjutnya, Kanwil Babel juga telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Triwulan I (B03)," ujarnya.
Sesi penyampaian hasil evaluasi dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Dalam sesi diskusi ini, beberapa Kantor Wilayah yang belum memenuhi seluruh data dukung yang diminta mengutarakan kendala mereka dalam pemenuhan data dukung dan memohon solusi kepada pihak Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
