Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan Partner Supply Traceability Matrix di wilayah operasional perusahaan, termasuk di Belitung.
Instrumen tersebut digunakan untuk merekonsiliasi data produksi mitra dengan dokumen kerja sama dan realisasi operasional. Pemeriksaan meliputi kesesuaian produksi dengan kontrak Perusahaan Jasa Penambangan (PJP), lokasi kegiatan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), periode produksi, data penerimaan bijih timah, hingga hasil verifikasi bulanan.
Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat menelusuri sumber produksi, dasar kontrak kerja sama, lokasi dan waktu kegiatan penambangan, volume produksi, serta material yang diterima perusahaan.
Penerapan matriks ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas rantai pasok bijih timah. Langkah tersebut juga dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Regulasi tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk memproduksi dan menyerap hasil produksi mitra di atas kuota RKAB selama satu tahun secara bersyarat di wilayah Belitung, dengan tetap memenuhi persyaratan legalitas administratif dan pengawasan surveyor independen.
Selain memperkuat ketertelusuran pasokan, PT TIMAH juga melakukan penyesuaian sistem tata kelola pertambangan sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk penataan struktur biaya jasa pertambangan bagi mitra.
Handy mengatakan, Direktorat Operasi juga menindaklanjuti tujuh poin penyesuaian sistem tata kelola pertambangan serta mendorong pengembangan tambang primer di sejumlah wilayah operasional.
Editor : Haryanto
Artikel Terkait
