BANGKA BARAT, lintasbabel.id - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 yang beragendakan penyusunan RKPD tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Berbasis Keuangan Daerah dan Olahraga Prestasi yang Didukung Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien”.
Acara bertempat di Gedung Graha Aparatur Negara dan dibuka oleh Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, S.H. pada Rabu (6/4/2022).
Turut hadir dalam Musrenbang diantaranya Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, unsur Forkopimda Bangka Barat, Wakil Bupati Bangka Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, seluruh kepala OPD Pemkab Bangka Barat, Camat Se-Kabupaten Bangka Barat, Ketua TP PKK beserta anggota, Ketua DWP beserta anggota, serta tamu undangan terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, S.E., menyebutkan Musrenbang merupakan salah satu media dalam memberikan masukan serta saran membangun terhadap perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan ikut berkontribusi dalam pembangunan.
”Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan melakukan penajaman terhadap rancangan RKPD yang telah disusun dan kemudian disepakati oleh seluruh unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Musrenbang. Dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, yang bertujuan memastikan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD,” katanya.
“Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut disusun berdasarkan data dan informasi kondisi daerah, permasalahan yang ada serta isu strategis yang melingkupi berbagai dinamika yang berkembang. Dilihat dari tema Musrenbang, saya mengharapkan pembangunan kabupaten bangka Barat tahun 2023 lebih terarah, dengan optimalisasi pembangunan pada reformasi terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pelaksanaan terhadap pelayanan publik,” tambahnya.
“Standar pelayanan minimal pada urusan wajib yang bersifat dasar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perekonomian secara berkelanjutan. Khususnya pada sektor unggulan daerah seperti pada pertanian, pariwisata, UMKM dengan target pertumbuhan ekonomi mampu pada angka 4,68 persen di tahun 2023. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah serta pemangku kepentingan untuk dapat berpartisipasi, saling bersinergi dan berintegrasi agar dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat,” tutupnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
