Jakarta, lintasbabel.id - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman bersama Wali Kota Padang Sidompuan, dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, serta Direktur Kapasitas Pelaksanaan Transfer, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, mengikuti rapat pembahasan pusat dan daerah dalam rangka review pelaksanaan otonomi daerah hasil pembentukan tahun 1999 sampai dengan 2014 di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, pada Kamis (17/03/2022).
Dalam kegiatan ini, Algafry Rahman menyampaikan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menjalankan roda pemerintahannya sehingga mampu memajukan daerah semakin unggul.
"Memang saya tadi menjadi salah satu narasumber dan menyampaikan kiprah kita Kabupaten Bangka Tengah sebagai daerah pemekaran yang berdiri di tahun 2003. Alhamdulillah kita ditunjuk sebagai bentuk apresiasi sebagai daerah yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik," ujar Algafry.
Ditambahkan Algafry, jika baru mengetahui masih ada daerah-daerah pemekaran sebelum Kabupaten Bangka Tengah yang tertatih dalam menjalankan pemerintahanya.
"Melalui kegiatan ini juga saya baru mengetahui jika masih ada daerah pemekaran yang tertatih-tatih dalam menjalankan roda pemerintahanya. Tadi diketahui dari apa yang disampaikan oleh Dorjen Otonomi Daerah," ungkapnya.
Dirinya bersukur Kabupaten Bangka Tengah menjadi daerah yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.
"Kita bersukur Kabupaten Bangka Tengah telah dianggap mampu menjalankan masa-masa kritis dan tahapan-tahapan dalam menjalankan daerah dengan otonominya, dan bisa disebut Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu daerah yang lebih baik dari daerah lainnya, dan kita hadir disini diminta untuk menyampaikan perjalanan daerah pemekaran yang telah menjadi daerah yang cukup baik dalam perjalananya," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan beberapa keberhasilan-keberhasilan daerahnya. Mulai dari berbagai aplikasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, hingga bagaimana Kabupaten Bangka Tengah menjalankan tatanan pemerintahanya.
"Yang hadir disini berasal dari 54 daerah di Indonesia yang ingin mengusulkan Daerah Otonomi Baru (DOB) kepada Pemerintah Pusat. Ya kita juga diminta untuk memberikan motifasi kepada kawan-kawan yang ingin mengusulkan DOB," pungkasnya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
