BANGKA, Lintasbabel.iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka meraih penghargaan penilaian satu diantara 7 daerah tingkat provinsi, Kota Madya dan Kabupaten di Indonesia atas Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri).
Penghargaan diterima langsung oleh Pj Bupati Bangka M Haris, Senin (16/12) sore dan diserahkan oleh Kepala BKSDN Kemendagri Yusharto Huntoyo di Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Jakarta Pusat.
"Pemerintah Kabupaten Bangka kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional, sebagai daerah dengan tata kelola keuangan terbaik," katanya saat ditemui, Selasa (17/12/2024) di Mendobarat.
Menurut Haris, penghargaan bergengsi ini menegaskan komitmen dan keberhasilan Pemkab Bangka dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dia mengatakan, penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemkab Bangka mengelola 6 dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja APBD, transparansi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
"Tata kelola yang baik maka dapat dipastikan tata kelola keuangan daerah sudah memenuhi azaz efektif, efisien dan transparan. Hasil ini memberikan gambaran utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah yang ideal karena penilaian dilakukan mulai proses perencanaan sampai dengan pelaporan," katanya.
Menurutnya, mengingat pernghargaan ini bersifat lintas sektor, dalam praktek pengelolaannya, Bappeda Bangka bertindak sebagai leading sekaligus dirigen orkestrasi penerapan 6 dimensi tata kelola keuangan daerah ini.
Haris mengungkapkan, prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Pemkab Bangka dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.
"Dari 416 Kabupaten di Indonesia, Penghargaan IPKD hanya diberikan kepada 3 kabupaten terbaik dalam tata kelola, yaitu Pemkab Bangka, Muna Barat dan Grobogan," ucap Haris.
Pencapaian ini, dikatakannya, tidak terlepas dari komitmen kuat yang telah dilakukan seluruh elemen terkait pembangunan, dalam pengelolaan keuangan daerah.
Satu diantara program yang mendukung, seperti pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dari Kementerian Keuangan yang memungkinkan monitoring dan evaluasi secara real-time terhadap pelaksanaan anggaran di daerah dalam aspek perencanaan dan penganggaran.
"Kita telah melaksanakan sistem e-Planning dan e-Budgeting melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang terintegrasi. Sistem ini memastikan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran. Sehingga setiap pembiayaan program yang dianggarkan benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang ideal untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah," ujarnya.
Lebih lanjut, optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi salah satu fokus utama Pemkab Bangka. Melalui inovasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga Pemkab Bangka berhasil meningkatkan penerimaan daerah.
Hal ini termasuk implementasi sistem pembayaran non-tunai untuk seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah (Pemda) dan pengembangan berbagai kanal pembayaran pajak dan retrribusi yang memudahkan masyarakat.
Kebijakan ini dilakukan dalam upaya mendekatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah. Efisiensi belanja daerah dilakukan dengan penerapan prinsip smart spending dan value for money analysis.
Setiap pengeluaran daerah dianalisis secara mendalam untuk memastikan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemkab Bangka juga telah melakukan penguatan monitoring keuangan secara berkala untuk memperkuat pencapaian target program dan kegiatan.
Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko keuangan menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemkab Bangka.
"Melalui implementasi sistem pengendalian yang ketat dan manajemen risiko yang efektif, Pemkab Bangka berupaya meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.
"Transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan melalui publikasi informasi keuangan secara berkala kepada publik melalui system informasi media sosial. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang dokumen dan data pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai platform digital yang telah dikembangkan Pemkab Bangka," tutur Haris.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
