Kiki (28), salah seorang warga menilai, perlu ada reformasi besar-besaran dalam pengawasan pelabuhan, termasuk penguatan sistem teknologi dan pengawasan independen.
"Jika dibiarkan, lemahnya pengawasan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mencoreng citra institusi terkait. Kejelasan dan ketegasan dari pihak berwenang sangat dinantikan masyarakat," katanya, Minggu (15/12/2024).
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Bangka Barat, Juswardi turut angkat bicara terkait kasus penyelundupan balok timah tersebut.
"Untuk pengecekan barang itu kewenangan ASDP, mereka yang harusnya mengecek barang itu apa. Seharusnya pelabuhan itu memiliki sistem keamanan seperti X-ray, untuk mendeteksi barang. Nanti itu untuk mendukung manifes muatan kendaraan," katanya.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
