JAKARTA, lintasbabel.id - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM) resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul ditetapkan tersangka KPK, terkait dugaan korupsi di wilayah Penajam Paser Utara.
Dilansir dari MNC Portal, Abdul yang telah diperiksa langsung turun ke ruang jumpa pers dengan telah mengenakan rompi tahanan KPK.
Abdul tertunduk lesu saat digelandang dengan beberapa orang tersangka lainnya, untuk ditampilkan pada jumpa pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Rabu (12/1/2022) kemarin.
Diketahui, dalam operasi senyap itu KPK berhasil menangkap 7 orang di Jakarta. Diantaranya Bupati PPU Abdul Gafur dan beberapa aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.
Sedangkan, empat orang lainnya turut ditangkap di wilayah Kalimantan Timur. Mereka diantaranya terdiri dari ASN Pemkab PPU dan pihak swasta.
3 Kontoversi Bupati AGM
Sebelum diamankan KPK, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud tercatat pernah membuat kontroversi, sebagaimana berikut ini:
1. Ditegur Mendagri karena Belum Bayar Insentif Nakes
Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM) pernah ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena belum menyelesaikan kewajiban membayar insentif tenaga kesehatan (nakes). Ia ditegur bersama sembilan kepala daerah lainnya.
Namun, AGM, sebagaimana dilaporkan Badan Keuangan Pemkab PPU, menjelaskan pembayaran insentif nakes itu terhambat lantaran proses penyesuaian atau rasionalisasi anggaran daerah yang direalokasikan itu memakan waktu cukup lama.
Setelah proses birokrasi tersebut rampung, Pemkab PPU membayarkan tunggakan insentif nakes tersebut.
2. Tak Mau Lagi Urus Penanganan Covid-19
Bupati AGM menegaskan tidak ingin lagi terlibat dalam urusan penanganan Covid-19. Keputusan itu diambilnya karena yang dia lakukan selama ini malah membuatnya tersudutkan.
Ia merasa tersudutkan salah satunya karena audit pengadaan chamber box atau bilik disinfektan sebanyak empat buah untuk kendaraan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat itu harganya Rp500 juta per unit dan kemudian susut menjadi Rp200 juta saat diaudit.
3. Rumah Dinas Rp34 Miliar
Proyek pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara hingga kini belum rampung 100 persen, meski telah menghabiskan anggaran Rp34 miliar. Penyelesaian pembangunan rumah dinas itu masih memerlukan anggaran tambahan.
Kepala Dinas PUPR PPU, Edi Hasmoro mengatakan masih membutuhkan anggaran untuk beberapa pengerjaan lanjutan pembangunan rumah jabatan bupati.
"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya pada Agustus 2021.
Profil AGM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu (12/1/2022). Dalam kegiatan itu, KPK mengamankan 11 orang. Salah satunya Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. OTT tersebut diduga terkait penerimaan suap dan gratifikasi.
Penajam Paser Utara (PPU) adalah kabupaten di Kalimantan Timur yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota baru. Saat ini PPU dipimpin Bupati H Abdul Gafur Mas'ud untuk periode 2018-2023.
Sebelum berkecimpung di dunia politik, Abdul dikenal sebagai pengusaha. Ia merupakan pemilik PT Petro Perkasa Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan.
Pria kelahiran 7 Desember 1987 ini juga aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Koordinasi Tetap Indonesia Wilayah Timur KADIN, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Pusat, dan Ketua BPC HIPMI Balikpapan Periode 2015–2018.
Selain itu, Abdul terlibat di bidang kemanusiaan. Ia pernah menjadi Bendahara Umum Palang Merah Indonesia Balikpapan.
Bungsu dari 8 bersaudara ini menghabiskan masa kecilnya di Kampung Baru, Balikpapan. Ia sempat mengenyam pendidikan di Darunnajah Islamic Boarding School Jakarta, kemudian ke SMA Muhammadiyah 1 Samarinda.
Selepas sekolah, Abdul kuliah S1 jurusan ekonomi di STIE APRIN Palembang, Sumatera Selatan. Untuk jenjang S2, dia merampungkan studi di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.
Abdul memulai debut politiknya dengan bergabung di Partai Demokrat pada 2015. Sejak itu, karier ayah lima anak ini meroket. Ia menempati posisi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan pada 2016, sekaligus menjadi ketua DPC termuda se-Indonesia.
Pada 2018, Abdul terpilih sebagai bupati yang memimpin Kabupaten Penajam Paser Utara hingga 2023.
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait
